Jabargo – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Hidayat, mendukung rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Menurut Ahmad, langkah tersebut dapat menjadi upaya menata birokrasi agar lebih ramping, efektif, dan mampu mengoptimalkan anggaran untuk kepentingan masyarakat.
Dukungan itu disampaikan menyusul rencana KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, menggabungkan sejumlah OPD mulai tahun anggaran 2027.
“Kami mendukung langkah Pak Gubernur untuk melakukan efisiensi dan penataan organisasi perangkat daerah. Prinsipnya, birokrasi harus mampu bekerja lebih efektif, tidak gemuk secara struktur, tetapi kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ahmad Hidayat, Sabtu, 12 September 2026.
Ahmad yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat menilai, penggabungan OPD berpotensi mengurangi biaya rutin pemerintahan, seperti kebutuhan kantor, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor.
Namun, ia mengingatkan efisiensi tidak boleh hanya berhenti pada pengurangan struktur organisasi.
“Yang paling penting adalah hasil akhirnya. Kalau biaya birokrasi bisa ditekan, maka anggaran yang tersedia harus benar-benar dialihkan untuk pembangunan, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar masyarakat,” katanya.
Dalam rencana tersebut, sejumlah OPD akan digabungkan, di antaranya Bappeda dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Sumber Daya Air dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.
Ahmad menilai, penggabungan tersebut perlu disertai kajian mendalam agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun beban kerja baru.
“Setiap penggabungan harus dihitung secara matang. Jangan sampai struktur menjadi lebih sedikit, tetapi tugasnya terlalu besar sehingga pelayanan justru melambat. Kompetensi aparatur, pembagian kewenangan, dan kebutuhan masyarakat harus menjadi pertimbangan,” ucapnya.
Ia berharap proses penataan OPD dilakukan secara transparan dan melibatkan seluruh pihak terkait.
“Efisiensi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih cepat, lebih hemat, dan lebih dekat dengan masyarakat. Kami mendukung kebijakan ini selama tujuannya jelas dan pelaksanaannya tetap mengutamakan kepentingan publik,” pungkas Ahmad Hidayat.(*)
