Jabargo, – Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Hidayat, mendukung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang meminta pemerintah pusat segera membayarkan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk membantu menutup potensi defisit APBD Jabar 2026.
Dukungan tersebut disampaikan menyusul koreksi proyeksi defisit APBD Jawa Barat 2026 dari Rp5,7 triliun menjadi Rp3,4 triliun setelah dilakukan rekonsiliasi.
Menurut Ahmad, percepatan pembayaran DBH penting untuk menjaga kemampuan fiskal Pemprov Jabar sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.
“Kami mendukung langkah Pak Gubernur untuk meminta pemerintah pusat segera menyelesaikan pembayaran Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Jawa Barat. Ini penting agar kondisi keuangan daerah tetap sehat dan pembangunan tidak terganggu,” ujar Ahmad Hidayat, Senin, 14 September 2026
Ahmad yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat menilai, persoalan DBH perlu mendapat perhatian serius pemerintah pusat. Terlebih, dana bagi hasil pajak yang disebut belum dibayarkan sejak 2023 hingga 2026 menjadi salah satu faktor potensi defisit anggaran.
“Jawa Barat memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Karena itu, kami berharap pemerintah pusat memberikan kepastian pembayaran DBH. Jangan sampai keterlambatan dana yang menjadi hak daerah menghambat program pembangunan,” katanya.
Selain DBH, potensi defisit juga dipengaruhi tidak tercapainya cukai rokok tahun ini serta kebijakan pajak kendaraan bermotor untuk mobil listrik.
Ahmad menilai langkah KDM mengantisipasi defisit merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan pembangunan.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebut opsi pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) masih dipertimbangkan. Pembayaran pinjaman direncanakan menggunakan dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
“Kalau pinjaman menjadi opsi, tentu harus dihitung secara matang. Kemampuan keuangan daerah dan kepastian sumber pembayaran harus jelas. Jangan sampai solusi jangka pendek justru menambah beban fiskal di masa depan,” ucap Ahmad.
Ia berharap pemerintah pusat dan Pemprov Jabar segera duduk bersama mencari solusi terbaik.
“Harapan kami, pemerintah pusat segera memberikan kepastian dan menyelesaikan kewajiban DBH kepada Jawa Barat. Dengan begitu, program pembangunan dan pelayanan masyarakat bisa terus berjalan,” pungkasnya.
