Jabargo, – Anggota DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat mendorong pengoptimalan program pemberdayaan dan perlindungan anak di Jawa Barat. Hal itu penting guna mencegah kerawanan yang dialami perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, gelandangan dan anak jalanan, serta pekerja seks komersial.
Politisi dari Dapil Jabar II ini berharap agar Pemda Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan aturan untuk melindungi dan memberdayakan perempuan. “Kita ketahui bersama Jabar punya Perda Nomor 2 tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Jadi tinggal itu yang dioptimalkan agar bisa mencegah kerawanan terjadi pada perempuan,” kata Ahmad Hidayat kepada Jabargo.com, Selasa, 5 Agustus 2025.
Selain Perda Nomor2, Politisi partai Golkar ini juga menyebut Perda Nomor 3 tahun 2021. Perda terseut fokus pada penyelenggaraan pelindungan anak, pemenuhan hak anak melalui Kabupaten/Kota Layak Anak.
“Jadi sebenarnya di Jawa Barat sudah sangat lengkap. Jadi tinggal dibuatkan program, konsep sedemikian rupa lalu turun ke masyarakat,” ujar Ahmad lagi.
“Jadi tinggal sosialisasi dan bisa memanfaatkan media sosial untuk melakukan kampanye digital,” imbuhnya.
Selain aturan dan program, Ahmad yakin, jika Jabar sudah menjalankan standardisasi lembaga – lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta lembaga layanan anak lainnya. Standardisasi ini dimaksudkan agar lembaga – lembaga tersebut memiliki program intervensi yang terukur dan efektif.
Lebih jauh Ahmad menyinggung data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Jabar provinsi terbanyak memiliki lokasi PSK. Ia mengaku prihatin dengan kondisi tersebut, walau data itu dilakukan pada bulan Mei 2024, atau sekira satu tahun lalu.(*)
