Jabargo, – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Hidayat, S.I.Kom, menyambut positif kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi di Indonesia. Kebijakan yang bersumber dari hasil efisiensi anggaran negara tersebut dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan di daerah.
Menurut Ahmad Hidayat, pengembalian hasil efisiensi anggaran ke daerah merupakan terobosan fiskal yang sangat dibutuhkan, khususnya bagi Jawa Barat yang memiliki tingkat kompleksitas pembangunan dan kepadatan penduduk yang sangat tinggi.
“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya langkah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan mengalokasikan tambahan anggaran Rp100 miliar bagi ibu kota provinsi ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah pusat benar-benar dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat di daerah,” ujar Ahmad Hidayat dalam keterangannya di Bandung, Sabtu, 14 November 2026.
Politisi muda yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 2 (Kabupaten Bandung) ini menilai, suntikan dana tersebut akan memberikan ruang gerak fiskal tambahan yang signifikan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung. Namun, ia menekankan bahwa pemanfaatan anggaran tersebut harus dirancang secara presisi agar berdampak langsung pada persoalan mendasar warga.
Ahmad mengusulkan agar alokasi tambahan anggaran tersebut tidak hanya dirasakan secara administratif oleh Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi, melainkan diarahkan untuk mengatasi persoalan lintas batas yang menjadi urat nadi kawasan metropolitan Bandung Raya.
Bagi Ahmad, Kota Bandung sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat tidak bisa berdiri sendiri karena terhubung langsung dengan wilayah penyangga seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, hingga Sumedang.
“Oleh karena itu, dampak dari anggaran Rp100 miliar ini harus menyentuh tiga persoalan krusial di Bandung Raya, yakni integrasi transportasi publik, penanganan darurat sampah, dan pengendalian banjir,” jelasnya.
Ia memaparkan, permasalahan kemacetan akibat tingginya mobilitas warga dari wilayah penyangga menuju pusat kota membutuhkan dukungan infrastruktur transportasi massal yang memadai. Selain itu, persoalan pengelolaan sampah regional pasca-keterbatasan kapasitas TPA Sarimukti serta ancaman banjir tahunan di Cekungan Bandung setiap musim hujan memerlukan intervensi anggaran yang cepat dan terintegrasi.
“Jika anggaran ini difokuskan pada penguatan sistem transportasi publik aglomerasi, modernisasi pengolahan sampah, serta perbaikan drainase dan pengendalian banjir dari hulu ke hilir, maka manfaatnya akan dirasakan secara kolektif oleh jutaan warga Jawa Barat, baik yang tinggal di Kota Bandung maupun di Kabupaten Bandung,” tambah Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat ini.
Sebagai wakil rakyat di parlemen Jawa Barat, Ketua Fraksi Partai Golkar ini memastikan pihaknya siap mengawal perencanaan dan pengawasan penggunaan dana tersebut nantinya agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.(*)
