Jabargo, – Anggota DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat mengapresiasi peresmian program bedah rumah yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Bandung.
Menurutnya, program tersebut menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah.
“Kami mengapresiasi peresmian program bedah rumah ini. Tentu menjadi langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, sekaligus menghadirkan harapan bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak,” kata Ahmad Hidayat dalam keterangannya, Kamis, 14 April 2026.
Politisi muda Partai Golkar ini menambahkan, program bedah rumah ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Kabupaten Bandung. Apalagi masih banyak warga yang memiliki rumah yang tidak layak huni.
Lebih jauh, Ahmad menyatakan kesiapan untuk mendukung agar pelaksanaan program berjalan optimal dan tepat sasaran.
“Kami siap mendukung agar program ini berjalan tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga,” tegas anggota DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bandung ini.
Untuk diketahui, program bedah rumah tersebut diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri PKP Maruarar Sirait di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026). Peresmian ini menandai dimulainya pelaksanaan program secara bertahap di berbagai wilayah di Jawa Barat.
Pada tahap awal, sebanyak 10 unit rumah tidak layak huni direnovasi sebagai proyek percontohan. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang menargetkan perbaikan rumah masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia, dengan Jawa Barat menjadi salah satu daerah prioritas.
Gubernur Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa total sebanyak 40.000 unit rumah ditargetkan akan diperbaiki di Jawa Barat. Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta dari pemerintah pusat yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan biaya tenaga kerja, dengan tambahan dukungan dari pemerintah daerah.(*)
