JabarGo.com – Program rumah tinggal layak huni (Rutilahu) terus digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dengan pengawasan ketat dari legislatif.
Tak sebatas mengawasi akan tetapi mendorong dan memberikan dukungan terhadap rpogram yang digulirkan Pemprov Jabar agar makin masif dan terasa manfaatnya oleh masyarakat.
“Anggaran dimaksud tidak lain adalah, untuk menyasar rumah tinggal masyarakat yang bisa masuk dalam program rutilahu, seperti pada tahun ini Pemprov Jabar sudah merehab sebanyak 74.000 unit rumah dalam program rutilahu,” kata Anggota DPRD Jabar Fraksi Golkar, Ahmad Hidayat.
Disebutkan tahun 2023 lalu, lanjut Ahmad, APBD 2023 diketahui telah mengakomodir 10.000 rumah dengan target 100.000 ribu rumah masuk dalamprogram rutilahu.
Meski, tambahnya lagi, kaitan dengan ketersediaan anggaran rutilahu tersebut, besar kemungkinan sisanya akan teralokasikan pada anggaran perubahan.
“Sepertinya sisanya akan dialokasikan pada anggaran perubahan 2023, sehingga capaian program rutilahu tersebjut dapat terlaksana,” ucapnya.
Ia mengatakan, masyarakat dan pihak terkait diminta untuk paham kaitan prosedur program rutilahu yang dijalankan Pemprov Jabar ini.
Karena, lanjutnya lagi, menurut Undang–undang No 23 Tahun 2012, Pemprov Jabar tidak boleh menggelontorkan bantuan langsung ke masyarakat namun harus melalui lembaga terkait.
“Untuk di kabupaten, pemprov berkolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sementara di kota lembaga yang digandeng adalah Badang Keswadayaan Masyarakat (BKM),” ucap Ahmad.
Sedangkan LPM dan BKM tersebut, jelanya, bertugas untuk melakukan input data kemudian mengajukan proposal per unit atau rumah, setelah itu dilakukan verifikasi oleh para pendamping rutilahu yang sudah disiapkan di setiap kota/kabupaten.
“Setelah verifikasi, maka akan ditentukan apakah lolos atau tidak untuk masuk dalam program rutilahu yang mana jika lolos maka anggaran akan segera diajukan ke Badan Anggaran,” tuturnya.***
