JabarGo.com /Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar Dapil Subang Majalengka Sumedang Reynaldi, Selasa (14/3/23) menyebutkan, keberhasilan pembangunan di Sumedang tidak terlepas dari curahan, tenaga dan pikiran dan partisipasi masyarakat.
“Sumedang bisa maju, bisa terus tumbuh dan berkembang tentunya hasil dari kerja keras dan kebersamaan semua pihak, serta hasil dari partisipasi dan kolaborasi warga dengan pemerintah. Itulah syarat mutlak melaksanakan pembangunan,” katanya.
Berkat dukungan semua pihak, banyak capaian yang raih oleh Kabupaten Sumedang sepanjang tahun 2022. Capaian-capain kinerja pemerintah daerah Tahun 2022 semakin meningkat.
“Angka kemiskinan yang sebelumnya 10,71, di tahun 2022 turun menjadi 10,14. Penurunan ini adalah terbaik ke dua di Jawa Barat dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten yang lain,” ujarnya.
Selain itu angka pengangguran yang sebelumnya di angka 9, maka di Tahun 2022 ini turun melampaui target menjadi 7,72. Namun untuk gini rasio kita capaiannya 0,39. Ini memang tidak mencapai target.
“Ini harus menjadi perhatian, ternyata kesenjangannya semakin tinggi, capaian-capain yang telah diraih oleh Kabupaten Sumedang harus menjadi referensi untuk merumuskan pembangunan di Tahun 2024,” ungkap Reynaldi.
“Inilah capain-capaian yang dihasilkan oleh kita bersama. Tentunya harus menjadi referensi untuk merumuskan pembangunan kedepan,” sambungnya.
RKPD disusun berdasarkan hasil penjabaran dari RPD 2024 – 2026 yang telah dibahas bersama dengan DPRD. RKPD 2024 ini adalah penjabaran pertama dari RPD tahun 2024 -2026 dengan tetap memperhatikan kepada RKP 2024 dan rancangan awal RKPD Provinsi 2024.
“Inilah yang harus menjadi perhatian, Pemda telah melakukan beberapa pendekatan dalam menyusun sebuah perencanaan diantaranya pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan top down dan bottom up dan pendekatan politik,” ujarnya.
Seluruh jajaran pejabat Pemkab Sumedang harus paham terhadap isu strategis di Kabupaten Sumedang, antara lain isu pembangunan SDM yang berdaya saing, isu pertumbuhan ekonomi, isu pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berkelanjutan dan isu reformasi birokrasi tata kelola pemerintahan.
“Karena isu-isu ini akan menjadi referensi untuk membuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mengatasinya. Jadi berangkat dari masalah maka program kegiatan dan kebijakan untuk mengatasi masalah,” ungkapnya.
Pemda harus mempunyai target hasil pembangunan di Tahun 2024, yakni pendidikan, SDM, ekonomi, kemiskinan, stunting dan yang lainnya, jadi dengan mengacu pada hal-hal di atas, termasuk berkaitan dengan isu pembangunan SDM.
“Dimana pelayanan pendidikan dan kesehatan akan semakin merata, angka kemiskinan berkurang dan stunting menuju new zero stunting, kemudian untuk pertumbuhan ekonomi, bagaimana sektor pertanian PDRB kita kedua setelah industri olahan,” urainya.
“Ini tetap harus menjadi sebuah kebijakan sektor unggulan yang telah banyak menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.(***)
