JabarGo.com /Bandung – Tindakan perundungan maupun tawuran marak terjadi di lingkungan pelajar dari berbagai tingkatan. Bahkan, tak sedikit para pelajar menjadi pelaku maupun korban atas tindakan perundungan itu.
Didasari hal itu, Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat, Ahmad Hidayat, Jumat (24/3/23) mengatakan, hadirnya aplikasi Sistem Terintegrasi Olah Pengaduan Perundungan (Stopper) berguna untuk mencegah kasus perundungan yang kerap melibatkan para pelajar maupun guru.
“Jadi perundungan di sekolah bisa dilaporkan oleh anak maupun guru sehingga semua pihak bisa mengetahui,” katanya.
Sejak diluncurkan pada Februari 2023, ada 8 kasus yang dilaporkan ke Stopper. Dari kasus tersebut, dan Disdik Jabar harus mempelajari hal itu dan tentunya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
“(identitas pelapor) harus dijaga, dan laporan ini juga harus di pelajari untuk kemudian ditindak, melalui kantor cabang dinas ke sekolah tersebut, dan dari 8 laporan itu, diketahui kasusnya bervariasi, dan pelapornya ada laki-laki dan ada juga perempuan,” ungkap Ahmad.
Hadirnya Stopper ini bisa dikolaborasikan dengan Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk menangani kasus kekerasan maupun perundungan di tingkat pelajar ini harus ditambah dengan adanya psikolog dan cara penanganannya di sekolah.
“Saya harapkan program ini bukan hanya program seremonial. Tapi program yang benar-benar bisa dirasakan oleh siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah,” ujarnya.
“Artinya kan sudah diselesaikan di sekolah melalui program ini. Ketika terjadi di luar dari sekolah, harus seperti apa? Apakah masuk ke ranah hukum? Kalau masuk, seperti apa. Ini harus dipahami,” sambungnya.(***)
