JabarGo.com /Bandung – Para guru honorer PGP1 (Pasing Grade Prioritas Satu) di Kabupaten Garut yang sudah lulus seleksi ASN Guru dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022 merasa resah.
Keresahan tersebut menyusul dengan terbitnya surat pengumuman dari Dirjend GTK No: 1199/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar P1 (Prioritas Satu) pada Seleksi ASN P3K Tahun 2022.
“Kejadian itu mengundang perhatian kami di DPRD Jawa Barat, secara peribadi saya merasa prihatin atas nasib yang menimpa para guru tersebut, dan ini tamparan bagi kita semua,” katanya, Minggu (12/3/23).
Menurutnya, guru yang profesional dan kompeten adalah salah satu kunci dalam meningkatkan mutu pendidikaan. Sejatinya, pengangkatan dan penempatan guru honorer jadi PPPK adalah upaya untuk memiliki guru yang profesional.
“Dari kejadian ini kita bisa mengukur sampai dimana komitmen pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru, padahal besarnya anggaran pendidikan dinilai sudah sangat maksimal,” ujar Ahmad.
Riuhnya jargon pemerintah soal pembangunan sumber daya manusia (SDM) tak didukung oleh sistem birokrasi yang efektif dan efesien,
“Birokrasinya masih ruwet. Terus, kalau ada masalah, semua saling lempar tanggungjawab,” imbuhnya.
Diakui Ahmad, pembangunan SDM bukan hanya tanggungjawab lembaga eksekutif, melainkan menjadi tanggungjawab bersama, terutama di lembaga legislatif, termasuk di DPRD Jawa Barat.
“Para wakil rakyat di lembaga legislatif juga harus aktif melakukan pengawasan terhadap Kementerian Pendidikan dan Kementerian PAN RB, kalua di Jabar melalui Dinas Pendidikan,” ungkapnya.
Tak kalah pentingnya, para wakil rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat wajib melakukan advokasi agar SK penempatan para guru honorer tersebut tak jadi dibatalkan.
“Jadi semua stakehokder ikut terlibat sesuai dengan porsi masing-masing. Bukankah kita ingin segera menjadikan besarnya jumlah penduduk Jawa Barat sebagai Human Capital?” pungkasnya.(***)
