JabarGo.com /Bandung – Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Ahmad Hidayat, terus mendorong pemerintah provinsi Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran lebih besar terkait program bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) pada tahun 2023.
Legislator Parat Golkar Dapil Kabupaten Bandung ini, mengapresiasi, jika sebelumnya realisasi program bantuan Rutilahu pemerintah provinsi Jawa Barat sudah dilaksanakan di daerah pemilihannya meski masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut.
“Tahun lalu sudah ada realisasinya, tetapi masih banyak masyarakat yang menunggu untuk segera direalisasikan kembali paling tidak pada tahun 2023, dan untuk program ini kami akan terus mendorong agar kuotanya ditambah,” katanya, Sabtu (21/2/23).
Menurutnya, pemerintah provinsi Jawa Barat berencana akan menambah jumlah kuota penerima manfaat program bantuan Rutilahu ada tahun anggaran 2023 nanti.
“Ada informasi Pemprov Jabar telah menambah sebanyak 1200 unit untuk rutilahu yang perlu dibantu, sehingga jumlah di 2023 sebanyak 11.200 unit se-Jabar, dari rencana 10.000 unit yang direncanakan,” ujarnya.
Baca Juga : Anggota DPRD Jawa Barat Ini Mengaku Geram Atas Beredarnya Vidio Diduga LGBT di Bogor
Meskipun ada penambahan 1200 unit sehingga menjadi 11.200 unit se-Jabar, Iis menerangkan jika jumlah tersebut masih jauh dan belum memadai. Tetapi, dia pun tetap bersyukur dan akan terus berusaha semaksimal mungkin, sekaligus memahami keuangan pemerintah masih belum pulih.
“Berkaca dari realisasi sebelumnya, di Kabupaten Bandung, target yang diusulkan, masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tersebut, dimana kami telah turun langsung ke pemukiman warga yang memang benar-benar membutuhkan bantuan karena dinilai masih jauh dari standar layak huni, dan dipastikan berpotensi rentan kesehatan penyakit bagi penghuninya,” ungkap Ahmad.
Disebutkan Iis, setiap unit rumah yang dibedah dari program Rutilahu tahun 2023 nanti akan mendapatkan alokasi anggaran dari APBD Jabar sebesar Rp. 20 juta/ rumah.
“Meskipun ada kenaikan anggaran per unitnya menjadi Rp 20 jt per unit, memang masih dirasakan kurang dengan mengikuti perkembangan harga bahan baku dan tenaga kerja saat ini, meski demikian, pemerintah telah merespon positif,” pungkasnya.(*)
