JabarGo.com |Bandung – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) Haji Yod Mintaraga mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Tasik untuk terus membangun komunikasi baik dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Dorongan Anggota Fraksi Golkar tersebut tidak lain agar progres pembangunan RSUD dr Sukardjo dapat terus dilakukan hingga dapat dirampungkan sesuai dengan perencanaan pembangunannya.
“Saya perihatin atas mandegnya pembanunan RSUD Dr Sukardjo Tasik, untuk itu kami mendorong dan meminta agar Pemkot Tasik terus berkomunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemprov Jabar,” katanya.
Baca Juga : Komitmen Kami Memperjuangkan Kesejahteraan Guru, Kang Ace : PGRI Pulang Kerumahnya..
Ditemui awak media, Kamis (12/1/23), Haji Yod mengungkapkan, mandegnya progres pembangunan rumah sakit plat merah itu diduga lantaran terdampak recofusing anggaran akibat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.
“Pembangunan rumah sakit itu, direncankan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp. 70 miliar, namun akibat terdampak recofusing, akhirnya teralokasikan sebesar Rp. 13 miliar,” ungkapnya.
Untuk itu, lanjut Haji Yod, Penjabat (Pj) Walikota Tasik saat ini diminta untuk berperan aktip dalam membangun komunikasi, sehingga persoalan mandegnya pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera teratasi.
“Pj Walikota-nya harus aktif membangun komunikasi, agar pembangunan rumah sakit tersebut dapat segera dilanjutkan, dan kami mendorong Pemprov Jabar agar kembali menganggarkan di Tahun Anggaran (TA) 2024,” ujarnya.
Terkahir, akibat beluk optimalnya rumah sakit milik Pemkot Tasik tersebut, terpantau bahwa pelayanan kesehatan untuk masyarakat Kota Tasik menjadi terhambat bahkan terganggu.
“Padahal kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yg harus dipenuhi oleh pemerintah, sementara dengan kondisi saat ini, jelas menjadi sangat terhambat dan terganggu,” pungkasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun jabarGo.com, pembangunan gedung poliklinik RSUD Dr Soekardjo Tasik, saat ini mandeg bahkan terancam bangkrut karena krisis keuangan.
Baca Juga : Mahfud MD Ungkap Strategi Penangkapan Lukas Enembe, Bagaimana Caranya?
Ditambah, usulan anggaran guna merampungkan pembangunan poliklinik pada APBD Jabar 2023, diketahui mendapat penolakan dari Pemprov Jabar dengan alasan karena bukan kemudian dianggap perioritas.
Pada TA 2021 yang lalu, diketahui bahwa Pemprov Jabar pernah mengalokasikan anggaran sekitar Rp. 30 miliar untuk pembangunan poliklinik, fasilam, Pemprov Jabar menganggarkan sekitar Rp 30 miliar, namun anggaran tersebut mengalami realokasi sehingga menyisakan Rp. 13 miliar.(*)
