JabarGo.com /Bandung – Saat milyaran pasang mata tertuju pada Piala Dunia 2022 di Qatar, sejumlah pihak berupaya menyuarakan keprihatinan mereka terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara terkaya di dunia ini. Sikap dan perlakuan pemerintah Qatar terhadap para pekerja migran yang membangun berbagai infrastruktur demi suksesnya penyelenggaraan pesta bola, bahkan, telah disuarakan jauh sebelum upacara pembukaannya.
Aktivis dan kelompok penekan dari Barat menuduh Qatar dan FIFA mempraktekkan apa yang disebut dengan sportswashing, yaitu propaganda melalui kegiatan olahraga untuk ‘membersihkan’ dan mengalihkan perhatian dari kejahatan dan skandal yang dilakukan negara atau perusahaan. Sebuah negara atau perusahaan dapat memperbaiki citranya dengan menjadi tuan rumah kegiatan olahraga atau mensponsori sebuah klub olah raga, seolah membuktikan ‘Kami mendukung nilai luhur yang dibangun olahraga: sportivitas, alih-alih melakukan apa yang kalian tuduhkan pada kami’.
Sportswashing bukanlah teknik propaganda baru. Rezim fasis Italy melakukannya saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 1934 dan Olimpiade 1936, atau pemerintahan junta militer Argentina saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 1978, hingga penguasa Cina saat Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing, semuanya adalah “kisah sukses” praktek sportswahsing.
Lalu, jika para aktivis, kelompok penekan, dan politisi kerap mengkampanyekan penolakan terhadap suatu Negara atau perusahaan terlibat dalam kegiatan olah raga, mengapa otoritas olah raga seperti FIFA atau IOC, atau para pemilik klub tetap abai?
Harian daring Business Standard menerbitkan sebuah artikel yang dapat menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut Argyro Elisavet Manoli, Guru Besar Komunikasi dan Pemasaran Olahraga Loughborough University, dalam artikel tersebut menyebutkan bahwa sportswashing mengeksploitasi ikatan emosional penggemar olahraga dan pendukung dengan tim atau atlet idolanya. Hubungan emosional tersebut mencegah mereka dari mengritik tim atau atlet idolanya seandainya disponsori Negara atau perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan lingkungan, misalnya.
Sehingga, dengan demikian, dapat dimengerti mengapa para pendukung tim finalis Piala Dunia tetap berduyun-duyun memenuhi stadion atau menyaksikan siaran langsung meskipun negara tuan rumah atau perusahaan sponsor melakukan pelanggaran hak asasi manusia karena mereka, para pendukung, mengidentifikasi diri mereka dengan tim atau atlet yang didukungnya.
Baca Juga : Ahmad : Pemprov Jabar Harus Terus Tingkatkan Pertumnuhan Ekonomi Dan Pembangunan
Di sisi lain, para penggemar olahraga dan fans atletnya merupakan sumber uang yang menggerakan roda ekonomi yang menghubungkan berbagai lini bisnis dalam ekosistem olahraga. Akibat terburuk dari keadaan ini, masih menurut Manoli, adalah minimnya– bahkan nihilnya– kepedulian negara atau perusahaan terhadap kritikan praktek sportswashing karena, nyatanya, jutaan penggemar olahraga dan pendukung atletnya pun tidak mempedulikannya selama olahraga kegemaran mereka masih bisa dinikmati dan atlet idolanya masih tetap berlaga. Ajakan untuk memboikot suatu perhelatan olah raga atau produk, pada akhirnya, akan selalu menguap bersama keringat para penonton, penggemar, dan atlet olah raganya. (Penulis : Ipur)
