JabarGo.com |Bandung – Organisasi Masyarakat (Ormas) Manggala Gajah Putih (MGP) Bandung berencana akan kembali melakukan aksi massa terhadap DPRD Jawa Barat (Jabar) atas dugaan kasus korupsi e-Katalog pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) senilai Rp. 50 miliar di Kabupaten Pangandaran.
Kepala Biro Investigasi MGP Bandung, Agus Satria mengatakan, sebelumnya MGP Bandung sudah melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Jabar, namun hasil dialog tersebut dinilai belum terdapat adanya langkah konkrit guna menyikapi permasalaham dugaan korupsi e-Katalog pengadaan PJU tersebut.
“Sebetulnya kita sudah berdialog dengan komisi IV DPRD Jabar beberapa waktu lalu, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut menyikapi masalah ini, kami menduga pengadaan PJU Pangandaraan tersebut terdapat adanya kerugian negara,” katanya.
Dijelaskan Agus, untuk penggunaan daya lampu 120 Watt bisa dikonversikan menjadi 40 – 90 watt sesuai dengan kelas jalan, mengingat mayoritas dipasang di ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan, dan untuk tiang dapat menyesuaikan penggunaannya menjadi 7 meter.
“Dengan konversi daya lampu dan ketinggian tiang tersebut memungkinkan untuk menambah jumlah titik lampu atau dapat dialokasikan untuk penggantian lampu-lampu yang sudah rusak,” jelasnya.
Guna membuktikan berbagai masalah atas pengadaan PJU di Kabupaten Pangandaran itu, Agus mendesak DPRD Jabar melakukan pengawasan kembali berkaitan dengan proses e-Katalog pengadaan PJU tersebut, sehingga terdapat kejelasan.
“Selain itu juga, kami meminta agar LKPP segera menindak dan memberikan sangsi blacklist kepada oknum pengusaha yang diduga tidak tertib aturan E-katalog LKPP, dan meminta Polda Jabar serta Kejati Jabar untuk menindaklanjutinya,” ucap Agus.
Agar memastikan apa yang diharapkannya itu, MGP Bandung akan kembali berkunjung ke DPRD Jabar Kamis (29/9/22) dengan jumlah massa yang lebih banyak dari aksi sebelumnya, dan memastikan agar DPRD Jabar diharapkan langsung melakukan tindakan atas dugaan masalah tersebut.
“Besok kita akan kemping di DPRD Jabar dan meminta Komisi IV melakukan tindakan untuk menyikapi masalah ini, bahkan diharapkan agar DPRD Jabar dapat berkoordinasi langsung dengan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polda dan Kejati Jabar,” pungkasnya.(*)
