Jabargo, – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Hidayat, S.I.Kom, mengapresiasi terobosan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meluncurkan layanan pengaduan dan penanganan terpadu “Angkut ODGJ” untuk merawat Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar hingga tuntas. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah kemanusiaan yang progresif dalam memuliakan warga rentan sekaligus menghentikan praktik saling lempar penanganan antarwilayah.
Menurut Ahmad Hidayat, selama ini persoalan ODGJ di jalanan kerap memicu keresahan masyarakat karena penanganannya berhenti sebatas penertiban oleh petugas di lapangan tanpa diiringi pengobatan medis yang tuntas dan berkelanjutan.
“Saya mengapresiasi langkah cepat Pemprov Jawa Barat yang menghadirkan solusi konkret bagi penanganan ODGJ terlantar. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,” ujar Ahmad Hidayat dalam keterangannya di Bandung, Sabtu, 14 November 2026.
Politisi yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat 2 (Kabupaten Bandung) ini mengungkapkan, wilayah dengan populasi padat dan jalur lintasan ramai seperti Kabupaten Bandung—mulai dari kawasan Rancaekek, Majalaya, Baleendah, hingga Soreang—selama ini cukup sering menghadapi kendala keterbatasan akses rujukan ketika ditemukan ODGJ terlantar.
Oleh karena itu, agar layanan pelaporan digital tersebut tidak terhambat saat eksekusi di lapangan, ia mendorong Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Pemprov Jabar untuk memastikan kesiapan daya tampung Rumah Sakit Jiwa (RSJ), ketersediaan tenaga medis, serta kecukupan stok obat-obatan.
“Aplikasi pengaduan harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur medis di hilir. Kapasitas ruang rawat RSJ dan layanan kesehatan jiwa di tingkat Puskesmas harus dipastikan siap menampung lonjakan laporan warga,” tegasnya.
Selain fase pengobatan di rumah sakit, Ahmad Hidayat juga menekankan pentingnya pengawasan pasca-rawat (aftercare) ketika pasien dinyatakan pulih dan dikembalikan ke lingkungan keluarga. Menurutnya, edukasi bagi keluarga serta dukungan anggaran pendampingan sosial di tingkat desa menjadi kunci agar pasien tidak kembali terlantar di jalan.
“Perawatan sampai tuntas berarti memastikan pasien tidak kambuh setelah pulang. Kami di DPRD Jawa Barat siap mengawal dukungan anggaran dan sinergi dengan Pemkab Bandung agar program ini berjalan efektif di lapangan,” pungkas Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Barat ini.(*)
