JabarGo.com – Dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu menjadi sorotan serius Aliansi Aktivis Jawa Barat. Mulai dari dugaan ijon proyek APBD, jual beli jabatan, hingga munculnya draf proyek yang diduga fiktif senilai Rp2 miliar, kini menjadi tiga persoalan yang didesak untuk diusut tuntas.
Aliansi menilai dugaan praktik tersebut berpotensi merusak tata kelola pemerintahan dan membuka celah penyalahgunaan uang rakyat. Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Aktivis Jawa Barat mengungkap tiga dugaan skandal yang disebut saling berkaitan.
Pertama, dugaan ijon proyek APBD. Paket pekerjaan pemerintah disebut-sebut telah diperjualbelikan sebelum proses lelang resmi dimulai. Bahkan, muncul dugaan adanya setoran uang miliaran rupiah dari kontraktor kepada pihak-pihak tertentu.
Nama Bupati Indramayu Lucky Hakim turut disinggung dalam tudingan tersebut, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah perantara. Namun, seluruh dugaan itu masih memerlukan pembuktian melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Kedua, dugaan jual beli jabatan birokrasi.
Sorotan berikutnya mengarah kepada Arya Tenggara yang disebut menjabat Kepala Bagian Umum sekaligus Plt. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu.
Aliansi menduga posisi strategis tersebut berkaitan dengan praktik pengumpulan setoran dalam proses promosi, mutasi, dan pengisian jabatan ASN.
Jika dugaan itu terbukti, praktik tersebut bukan sekadar mencederai sistem meritokrasi, tetapi juga berpotensi menjadikan jabatan pemerintahan sebagai komoditas transaksi.
Ketiga, draf proyek diduga fiktif Rp2 miliar.
Persoalan yang tak kalah serius adalah munculnya dugaan draf alokasi pekerjaan senilai Rp2 miliar di lingkungan Dinas PUPR Indramayu yang kembali dikaitkan dengan Arya Tenggara.
Aliansi mempertanyakan dasar penyusunan draf tersebut, termasuk apakah pekerjaan yang tercantum benar-benar ada atau hanya berupa perencanaan di atas kertas.
Sorotan semakin menguat setelah tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan terkait kepatuhan pengelolaan anggaran.
Aliansi mendesak agar hasil pemeriksaan tersebut dibuka secara transparan sehingga publik mengetahui duduk perkara dugaan proyek Rp2 miliar tersebut.
KPK Diminta Turun Tangan
Atas rangkaian dugaan tersebut, Aliansi Aktivis Jawa Barat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil langkah hukum.
Mereka meminta KPK mengusut dugaan ijon proyek, transaksi jabatan, serta persoalan draf proyek Rp2 miliar, termasuk meminta keterangan Lucky Hakim dan Arya Tenggara sesuai kewenangan penyidik.
Aliansi juga mendesak penelusuran dokumen pengadaan, transaksi keuangan, serta aliran dana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penelusuran melalui instrumen tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga diminta apabila ditemukan indikasi aliran dana hasil tindak pidana korupsi.
Ancam Kepung Gedung KPK
Aliansi Aktivis Jawa Barat menegaskan tidak ingin dugaan skandal tersebut berhenti sebatas polemik dan saling bantah.
Mereka bahkan mengancam menggelar aksi massa besar-besaran di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, apabila tidak ada langkah konkret untuk menindaklanjuti laporan dan dugaan yang disampaikan.
Aksi disebut akan dilakukan secara berjilid-jilid, bahkan dengan rencana bertahan di depan Gedung KPK selama berminggu-minggu.
Kini, publik menunggu langkah aparat penegak hukum untuk menguji seluruh dugaan tersebut.
Pertanyaan besarnya: apakah dugaan ijon proyek, jual beli jabatan, dan proyek Rp2 miliar itu akan dibuka secara terang benderang, atau justru kembali tenggelam tanpa kejelasan.***
