Jabargo, — Ketua LBH LIRA (Lindungi Rakyat Indonesia) Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief La Kaseng, mengambil langkah dengan menyurati Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (13/10/2026). Langkah ini ditempuh untuk meminta perhatian pemerintah pusat terhadap laporan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan yang dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan yang jelas di Polda Sulsel.
Ryan menilai, lambannya penanganan perkara tersebut perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, ia memilih membawa persoalan ini ke tingkat pemerintah pusat agar laporan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum.
“Saya sebagai pelapor kecewa dengan sikap Polda Sulsel yang saya anggap lamban melakukan penanganan kasus ini,” kata Ryan Latief, Selasa, 13 Oktober 2026.
Dalam surat pengaduannya, Ryan menyoroti dugaan penyelewengan BBM bersubsidi yang disebut-sebut dibeli melalui sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan, kemudian disalurkan kembali kepada perusahaan pertambangan nikel PT Citra Lampia Mandiri (PT CLM) di Kabupaten Luwu Timur dengan harga BBM industri.
Dugaan tersebut berkaitan dengan transaksi melalui PT Citra Energi Migas. Dalam dokumen pengaduan, nama S dan A turut disebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut. Namun, seluruh dugaan itu masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
Ryan juga menyertakan sejumlah dokumen pendukung, di antaranya rekening koran transaksi dan dokumen terkait aktivitas perusahaan. Dokumen tersebut, menurut pihaknya, perlu ditelusuri untuk mengungkap asal-usul BBM, aliran dana, mekanisme distribusi, serta pihak-pihak yang diduga terkait.
Catatan Transaksi Mencapai 157 Ton BBM
Salah satu materi yang disoroti dalam pengaduan tersebut adalah rekapitulasi transaksi BBM selama periode Oktober hingga Desember 2025. Berdasarkan catatan yang secara eksplisit mencantumkan lokasi dan volume, terdapat sedikitnya 157 ton BBM yang tercatat berasal dari enam lokasi di Sulawesi Selatan.
“Rinciannya meliputi 60 ton dari Labose, 37 ton dari Toraja, 34 ton dari Toraja Utara, 10 ton dari Sidrap, 8 ton dari Palopo, dan 8 ton dari Sengkang,” sebut Ryan.
Meski demikian, angka tersebut merupakan hasil identifikasi dari dokumen yang disertakan dalam pengaduan, bukan kesimpulan resmi mengenai keseluruhan volume BBM yang diduga disalahgunakan. Sejumlah catatan transaksi lainnya belum memuat informasi volume atau lokasi secara lengkap sehingga masih membutuhkan verifikasi.
Dokumen yang sama juga memuat transaksi dengan keterangan “koordinasi” atau “kord” dengan nilai agregat Rp51 juta. Catatan tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui tujuan transaksi, pihak penerima, dan konteks penggunaannya. Pencatatan itu sendiri belum membuktikan adanya tindak pidana ataupun keterlibatan pihak tertentu.
Minta Kejelasan Penanganan Laporan di Polda Sulsel
Selain menyoroti dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, Ryan meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya kepada aparat kepolisian.
Dalam surat kepada Presiden, ia mencantumkan nomor laporan polisi STTLP/B/1078/IX/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengambilan dana perusahaan PT Rustika Global Indonesia.
Pengaduan itu juga menyinggung penanganan perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di lingkungan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan.
Ryan menilai, pelapor perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan penyidik dalam menelusuri bukti transaksi dan memeriksa pihak-pihak terkait.
Menurut dia, keterbukaan informasi mengenai proses penanganan perkara penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab pertanyaan publik mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Minta Presiden Turun Memberi Perhatian
Melalui surat tertanggal 13 Oktober 2026, Ryan meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan, sekaligus mendorong pengawasan dan koordinasi antarlembaga agar penanganan perkara berjalan secara objektif dan akuntabel.
Ia juga meminta agar dugaan pelanggaran oleh pihak perusahaan maupun kemungkinan keterlibatan oknum aparat, apabila ditemukan bukti yang cukup, ditindaklanjuti sesuai hukum.
Bagi Ryan, langkah menyurati Istana merupakan upaya mendorong agar laporan yang telah disampaikan tidak berhenti tanpa kejelasan. Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian sehingga aparat penegak hukum dapat mengusut perkara tersebut secara menyeluruh berdasarkan alat bukti yang sah.
Ryan menegaskan, pengaduan tersebut bukan dimaksudkan untuk mendahului proses hukum atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu. Pihaknya, kata dia, menginginkan transparansi dan kepastian mengenai tindak lanjut laporan, termasuk pengungkapan fakta di balik dugaan transaksi BBM bersubsidi tersebut.
“Ssaya berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan perkara ini mendapat pemeriksaan secara profesional, sehingga persoalan yang dilaporkan dapat terungkap dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tetap terjaga,” pungkas Ryan.(*)
