Jabargo, – Dugaan pemerasan yang menyeret seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial HA. resmi dilaporkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel).
Laporan tersebut diajukan oleh Nur Alam selaku korban. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STTLP) Nomor STTLP/B/1140/IX/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 22 September 2026, perkara tersebut dilaporkan terkait dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Dalam laporan itu, dugaan peristiwa pemerasan disebut bermula pada 23 Agustus 2025 di kawasan Juata Permai, Tarakan Utara, Kalimantan Utara.
Menurut laporan korban, terlapor diduga mendatangi toko miliknya dan memaksa kasir menyerahkan seluruh uang hasil pendapatan toko selama enam hari berturut-turut. Nilai uang yang disebut dalam laporan mencapai sekitar Rp49 juta.
Tak hanya uang tunai, korban juga melaporkan adanya dugaan tindakan pengambilan paksa terhadap satu unit mobil miliknya. Kendaraan tersebut disebut dibawa dari Pulau Kalimantan menuju Kota Makassar. “Akibat rangkaian kejadian yang dilaporkan tersebut, korban menyebut mengalami kerugian materiil mencapai Rp519,5 juta,” kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia sekaligus pimpinan Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latif.
Ada Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Perbankan
Perkara tersebut tidak hanya dilaporkan melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sulsel. Pada tanggal yang sama, yakni 22 September 2026, korban bersama tim hukum juga memasukkan surat tanda penerimaan pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel.
Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perbankan yang disebut berkaitan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Dengan demikian, terdapat dua aspek hukum yang saat ini dilaporkan oleh pihak korban, yakni dugaan pemerasan dan dugaan pelanggaran di sektor perbankan.
Dikawal LBH
Kasus ini mendapat pendampingan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lindungi Rakyat Indonesia. Ketua LBH Lira sekaligus pimpinan Pasukan Adat Tomanurung, Ryan Latif menegaskan pihaknya akan mengawal proses hukum tersebut dan memastikan hak-hak korban mendapat pendampingan selama proses penanganan perkara di Polda Sulsel.
“Kami akan terus mengawal proses ini agar berjalan transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian sikap pihak pendamping korban sebagaimana disampaikan dalam keterangan terkait perkara tersebut.
Ryan juga meminta aparat penegak hukum menangani laporan secara profesional dan tidak membedakan pihak yang dilaporkan berdasarkan status maupun latar belakangnya.
“Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Hingga laporan ini dibuat, seluruh dugaan tersebut masih berada dalam proses penanganan aparat penegak hukum. Status terlapor juga perlu dibedakan dari status tersangka maupun pihak yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Proses penyelidikan dan penyidikan nantinya akan menentukan apakah rangkaian peristiwa yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang disangkakan.
Pihak korban melalui tim pendamping hukumnya menyatakan akan terus memantau perkembangan perkara di Polda Sulsel hingga terdapat kejelasan hukum atas laporan tersebut.(*)
