Jabargo, – Ketua Lembaga Adat Pasukan Adat To Manurung, Ryan Latief, menyoroti pentingnya kepastian hukum terhadap tanah adat dan hak ulayat masyarakat hukum adat di Indonesia.
Menurut Ryan, tanah adat tidak hanya memiliki nilai historis dan kultural bagi masyarakat, tetapi juga memiliki kedudukan dalam kerangka hukum pertanahan nasional.
Hal itu disampaikannya melalui pesan edukasi publik bertajuk Jejak Keadilan. Ryan menilai pemahaman masyarakat adat terhadap kedudukan dan mekanisme perlindungan hak ulayat menjadi penting untuk mencegah munculnya persoalan agraria di kemudian hari.
“Tanah adat bukan sekadar warisan simbolis yang diturunkan dari generasi ke generasi, tetapi memiliki kedudukan yang diakui dalam kerangka hukum Indonesia,” ujar Ryan dalam keterangannya.
Ryan menjelaskan, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak ulayat memiliki dasar konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada serta sesuai dengan kepentingan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ryan mengatakan, keberadaan hak ulayat dalam sistem hukum nasional juga perlu dilihat bersama mekanisme administrasi pertanahan yang berlaku. Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur hal tersebut adalah Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
“Karena itu, masyarakat adat perlu memahami bukan hanya sejarah dan nilai budaya dari tanah yang mereka kuasai, tetapi juga aspek hukum dan administrasinya,” kata Ryan.
Menurut dia, keberadaan komunitas masyarakat hukum adat, keberlanjutan praktik hukum dan tradisi adat, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum nasional menjadi bagian penting dalam proses pengakuan dan perlindungan hak ulayat.
Ia juga mendorong masyarakat adat untuk proaktif melakukan penataan dan administrasi atas tanah ulayat sesuai mekanisme yang tersedia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum sekaligus mengurangi potensi sengketa agraria.
Ryan berharap edukasi mengenai hak ulayat dapat mendorong masyarakat adat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam sistem hukum nasional.
“Perlindungan terhadap tanah adat membutuhkan pemahaman hukum yang baik, sehingga hak masyarakat adat dapat tetap terjaga dan pelaksanaannya berjalan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
