JabarGo.com – Puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Menara BRI Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (9/6/2026). Aksi yang berlangsung sejak sekitar pukul 11.00 WIB itu sempat menghambat akses masuk gedung dan menyebabkan kemacetan di kawasan pusat Kota Bandung.
Massa membentangkan spanduk di depan pintu masuk gedung sambil menyampaikan tuntutan melalui orasi dari mobil komando yang diparkir tepat di depan gerbang Menara BRI. Sejumlah personel kepolisian diterjunkan untuk mengamankan jalannya aksi.
Akibat konsentrasi massa di titik tersebut, arus kendaraan di Jalan Asia Afrika mengalami perlambatan, terutama di sekitar akses masuk kantor perbankan tersebut.
Aksi unjuk rasa dipicu dugaan penyimpangan dalam proses lelang dan eksekusi lahan yang melibatkan BRI Kantor Cabang Bandung Asia Afrika. Persoalan ini menjadi sorotan setelah muncul klaim adanya selisih nilai aset yang sangat besar antara harga pasar dan harga lelang.
PMPRI Pertanyakan Selisih Nilai Aset Rp6,5 Miliar
Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya
Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (DPP LSM PMPRI) mengaku menerima kuasa khusus dari seorang nasabah bernama Artati untuk mengawal sengketa lahan yang dijadikan agunan kredit.
Ketua Umum DPP LSM PMPRI, Rohimat atau yang akrab disapa Kang Joker, menyebut pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses pelelangan lahan bersertifikat SHM Nomor 387 yang berlokasi di Jalan Soreang-Banjaran, Kabupaten Bandung. Menurutnya, persoalan paling mencolok terletak pada perbedaan nilai aset yang sangat signifikan.
“Kami menduga kuat terdapat proses yang tidak sesuai prosedur dalam pelelangan tersebut. Selisih nilai yang sangat jauh menjadi dasar kami mempertanyakan transparansi dan keadilan proses lelang,” ujar Kang Joker.
PMPRI mengungkapkan, berdasarkan hasil penilaian Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Nana & Rekan, lahan tersebut memiliki nilai pasar sebesar Rp9,109 miliar.
Namun, berdasarkan data yang mereka miliki, aset itu dilelang dengan nilai sekitar Rp2,6 miliar. Selisih lebih dari Rp6,5 miliar tersebut memunculkan dugaan adanya pengkondisian atau persekongkolan dalam proses pelelangan aset milik nasabah.
Dugaan Cacat Prosedur Eksekusi
Tak hanya mempersoalkan nilai lelang, PMPRI juga menyoroti sejumlah aspek hukum dan administrasi yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaan eksekusi.
Mereka menyebut pihak nasabah tidak pernah menerima proses aanmaning atau teguran resmi dari pengadilan sebelum eksekusi dilakukan. Padahal, menurut PMPRI, tahapan tersebut merupakan bagian penting dalam prosedur hukum perdata sebelum pelaksanaan eksekusi.
Selain itu, PMPRI menyatakan bahwa nasabah saat ini masih menempuh upaya hukum melalui Gugatan Perlawanan Eksekusi (Partij Verzet) yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui sistem E-Court.
Menurut mereka, proses hukum yang masih berjalan seharusnya menjadi pertimbangan sebelum pelaksanaan eksekusi dilakukan.
Organisasi tersebut juga menyoroti pelaksanaan eksekusi berdasarkan perkara Nomor 1/Pdt.Eks.RL/2026/PN/BLB yang dinilai masih menyisakan sejumlah persoalan hukum mendasar.
Mendesak OJK Turun Tangan
Sebagai tindak lanjut, PMPRI mengaku telah mengajukan permohonan audiensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional II Jawa Barat pada Senin (8/6/2026).
Audiensi tersebut diharapkan menghadirkan seluruh pihak terkait, mulai dari BRI, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga lembaga lelang, guna memberikan penjelasan secara terbuka mengenai proses pelelangan dan eksekusi yang kini dipersoalkan.
PMPRI mendasarkan langkahnya pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
“Kami ingin memastikan hak-hak nasabah terlindungi dan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Kang Joker.
Ancam Kerahkan 1.000 Massa
PMPRI juga mendesak agar proses eksekusi ditunda hingga seluruh persoalan hukum dan administrasi memperoleh kejelasan. Apabila tuntutan tersebut tidak direspons, mereka mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, mencapai sekitar 1.000 orang.
Aksi tersebut direncanakan digelar di tiga lokasi sekaligus, yakni Pengadilan Negeri Bale Bandung, lokasi lahan yang menjadi objek sengketa, serta Kantor Cabang BRI Bandung Asia Afrika.
Selain meminta penundaan eksekusi, PMPRI juga mendesak dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam proses yang dinilai merugikan nasabah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BRI belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan yang disampaikan PMPRI. Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi untuk memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari pihak bank terkait dugaan tersebut.***
