Jabargo, – Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menahan tiga pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2025-2026. Penahanan dilakukan pada Rabu (3/6).
Ketiga tersangka yakni Kepala BGN periode Agustus 2024-Juni 2026, Dadan Hindayana (DH), Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya (SS), serta Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi Lodewyk Pusung (LP).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman, mengatakan para tersangka langsung dibawa ke Rumah Tahanan Salemba Cabang Kejagung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 17.00 WIB.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik melalui serangkaian pemeriksaan dan menemukan minimal dua alat bukti elektronik yang cukup,” kata Syarief dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Rabu (3/6).
Menurut Syarief, dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran Program MBG yang nilainya sangat besar, yakni mencapai Rp85,27 triliun pada 2025 dan meningkat menjadi Rp258 triliun pada 2026.
Penyidik menduga para tersangka menyalahgunakan pengelolaan yayasan yang seharusnya menjadi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan-yayasan tersebut diduga dikendalikan oleh para tersangka untuk memperoleh keuntungan dan insentif dalam jumlah besar.
Selain itu, ketiganya juga diduga bersekongkol dalam proses pengadaan barang dan jasa. Mereka disebut mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan penggelembungan harga, serta memalsukan kebutuhan riil dalam penyusunan kerangka acuan kerja.
Sejumlah pengadaan yang menjadi sorotan penyidik antara lain 21.801 unit motor listrik, 32.000 pasang sepatu, 31.000 unit komputer tablet, dan 5.400 unit televisi berukuran 75 inci.
“Perbuatan para tersangka telah mengakibatkan kerugian keuangan negara,” tegas Syarief.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 603 dan Pasal 604 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
