JabarGo.com – Dinas Tenaga Kerja Kita Banjar Jawa Barat mengingatkan para pelaku usaha/perusahaan untuk melaksanakan Upah Minimum Kota Banjar (UMK) tahun 2026. Hal ini harus sesuai ketetapan Gubernur Jawa Barat. Pemberlakuan UMK ini dimulai pada 1 Januari 2026.
Sementara itu, ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Banjar mengenai Pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Banjar. Adapun isi Surat edaran tersebut menegaskan bahwa perusahaan wajib membayarkan upah minimum Kota Banjar kepada karyawan. Sementara nilainya adalah sebesar Rp 2.361.241.
Hal senada ditegaskan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Golkar, Dudy Pamuji. Menurutnya surat edaran itu harus benar benar dilaksanakan oleh perusahaan dalam membayarkan upah kepada karyawan sesuai dwngan UMK Banjar.
“Saat ini UMK menjadi sorotan semua pihak untuk itu semua perusahaan atau pelaku usaha menengah keatas harus benar benar memperhatikan UMK di wilayah Kota Banjar,” kata Dudy Pamuji.
Ditegaskan, pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran upah minimum dapat dikenakan sanksi berat berupa pidana penjara atau denda.
Sanksi pidana penjara tersebut paling singkat satu tahun. Sementara itu, pidana denda yang harus dibayarkan paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
“Sanksi hukum bagi perusahaan pelanggar ini sudah diatur dalam ketentuan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” tandasnya.***
