JabarGo.com – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI M Sarmuji mendorong lembaga pendidikan pondok pesantren dapat alokasi dana pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Disebutkannya bahwa hal itu telah diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
“Fraksi Partai Golkar mendukung penuh agar pendidikan keagamaan seperti pesantren masuk dalam revisi UU Sisdiknas. Ini penting supaya pondok pesantren mendapatkan hak pendanaan dari APBN sebesar 20%, sama seperti lembaga pendidikan lainnya,” kata Sarmuji.
Ditegaskan pesantren adalah bagian integral sistem pendidikan nasional yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan moral bangsa. Namun, hingga kini banyak pesantren yang masih bertahan dengan dana swadaya masyarakat dan sumbangan sukarela.
“Jangan biarkan pesantren berjuang sendirian. Negara harus hadir secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya dengan bantuan insidental,” tandasnya.
Sekjen Partai Golkar itu menyinggung tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi pengingat bahwa perhatian negara terhadap pesantren harus bersifat struktural, bukan sekadar karitatif.
Pihaknya menilai jika pesantren dimasukkan secara eksplisit dalam revisi UU Sisdiknas, maka keberlanjutan pendanaannya akan terjamin dan tidak bergantung pada kebijakan tahunan.
Dengan demikian, lanjutnya, pesantren bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidiknya.
“Negara tidak boleh hanya mengakui peran pesantren secara moral, tetapi juga harus menegaskannya secara fiskal,” katanya.
Ditegaskan, bahwa pesantren bukan pelengkap pendidikan nasional, melainkan pondasi moral bangsa. Maka hak mereka atas dana pendidikan dari APBN adalah bentuk penghormatan negara terhadap kontribusi besar pesantren dalam sejarah pendidikan Indonesia.***
