JabarGo.com/Bandung – Kendati mengalami revisi Keputusan Gubernur (Kepgub) belum sesuai harapan warga pondok pesantren.
Perubahan Kepgub sekedar memuat tata aturan internal normatif yang sepenuhnya menjadi beban pondok pesantren.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jabar yang juga Sekertaris Fraksi Golkar Edi Rusyandi.
Disebutkannya Kepgub itu harus bisa menampakan keberpihakan pemerintah Jabar kepada pesantren agar aktifitas bisa berjalan dengan aman.
Menurutnya, jika pondok pesantren tidak buka, tidak ada kegiatan maka hilang salah satu unsur pendidikan yang sangat penting.
Oleh karena itu Pemprov Jabar harus memberikan perhatian terhadap pesantren sehingga aktivitas belajar dapat berjalan dengan lancar.
“Karena kehendak para kyai membuka kembali aktifitas, sesungguhnya bentuk tanggungjawab mereka membina generasi,” kata politikus muda Golkar, Edi Rusyandi.
Jika Ponpes tidak memiliki kegiatan, lanjutnya, bagaimana nasib masa depan bangsa kita. Sementara lembaga pesantren memiliki sumbangsih yang besar terhadap negeri ini.
Sebelumnya telah diterbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) direvisi dari No 443/Kep.326-Hukham/2020 tentang Perubahan atas Kepgub Jabar No 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Lingkungan Pondok Pesantren.
Dan Kepgub tersebut telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat beberapa waktu lalu. (*)
