JabarGo.com /Bandung – Data presisi adalah data yang merupakan gabungan antara data spasial dan numerik akan membantu pembangunan desa di Jawa Barat (Jabar).
Berdasarkan hal itu Anggota DPRD Provinsi Jabar Edi Rusyandi, mendukung usulan dari Komisi I agar Pemprov Jabar beri stimulus anggaran untuk program data presisi di pedesaan.
“Data Desa Presisi sangat penting untuk menghadirkan data akurat bagi Indonesia. Efisiensi data yang akurat itu datang dari desa.” Katanya.
Inovasi dari Data Desa Presisi itu inovasi metodologi yang tidak hanya bersifat numerik atau angka, namun juga data spasial yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
“Gagasan data desa presisi berawal dari kesimpangsiuran data yang terus menimbulkan polemik.” Ungkap politisi Golkar, Haji Kusnadi, Selasa (14/2/23).
Ketidakakuratan data dapat menyebabkan gagalnya pembangunan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) membutuhkan data yang akurat untuk membangun kebijakan pembangunan daerah.
“Ada 5312 desa di Jabar, dengan jumlah sebesar itu, desa memegang peranan penting dalam keberhasilan pembangunan. Program data presisi ini juga dapat digunakan untuk kebutuhan pemekaran desa di masa yang akan datang,” ucapnya.
DPRD Jabar, lanjut Edi, sudah menerima audiensi dari Apdesi Jabar terkait masalah di desa. Aspirasi dari pemerintahan desa, antara lain soal infrastruktur jalan desa.
“Itu jadi penting karena dalam dua tahun terakir atau saat masa pandemi, tidak ada kucuran dana desa, baik dari pusat atau provinsi lantaran dialihakan untuk program bantuan sosial.” Ujarnya.
Pemerintah Desa sangat mengapresiasi bahwa di Indonesia hanya di Pemprov Jabar saja ada bantuan provinsi (banprov) untuk desa sebesar Rp. 130 juta.
“Namun demikian alokasi untuk pembangunan infrastruktur masih sangat kurang, karena mengingat begitu banyak item yang menjadi alokasi dana desa dari jumlah Rp. 130 juta tersebut,” tutunya.
Keinginan Apdesi adalah agar desa memiliki keleluasaan dalam melakukan alokasi anggarannya karena setiap desa memiliki kebutuhan yang beragam.
“Terkait dengan alokasi anggaran, pemerintahan desa meminta supaya alokasi untuk pembangunan infrastruktur jalan desa diberlakukan kembali sehubungan dengan banyaknya jalan yang rusak, termasuk permohonan dana desa selain Banprov,” paparnya.
Terakhir, soal aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk desa yang sering bermasalah. Sehingga, memerlukan pelatihan khusus bagi perangkat desa
“Karena di beberapa desa permohonan melalui aplikasi desa terdapat kendala karena perangkat desa belum dilatih misalnya oleh Bappeda kabupaten/kotanya, sehingga banyak aspirasi ditolak dalam aplikasi SIPD,” pungkasnya.(*)
