JabarGo.com/Bandung – Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( RPPLH) yang disahkan DRPD Provinsi Jawa Barat, sudah mencakup berbagai hal tidak hanya sampah.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, H Kusnadi dari Fraksi Golkar menyebutkan, banyak yang berpikir bahwa masalah lingkungan hidup hanya mengurus soal sampah.
Akan tetapi mencakup tentang penebangan hutan ilegal, pencemaran sungai, abrasi, kekeringan da berbagi aspek lainnya yang menyebabkan masalah lingkungan.
“Intinya banyak aspek yang menyebabkan masalah itu muncul,” kata H Kusnadi di Bandung belum lama ini.
Disebutkan untuk membahas lebih lanjut tentang Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah Provinsi Jabar, telah dilakukan peninjauan lokasi atau kunjungan kerja ke beberapa sejumlah tempat
“Seperti ke Dirjen Planologi Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI,” tuturnya.
Dalam kunjungannya itu, lanjutnya lagi, banyak hal penting guna dijadikan bahan pembahasan untuk dibawa oleh Pansus VI dalam urusan penegakan hukum dan penyesuaian data.
“Setelah kami melakukan konsultasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup, alhamdulillah banyak masukan yang didapat dalam pembahasan RPPLH ini,” cetusnya.
Disebutkan, kedepan DPRD Jabar akan kembali membahas berbagai aspek terkait dengan persoalan lingkungan hidup di Jabar dengan para pakar dan mitra kerja di wilayah Jawa barat.
RPPLH sejatinya sudah bagus akan tetapi, lanjutnya lagu, ada beberapa masukan terkait dengan kerja sama dengan provinsi yang lain, penegakan hukum juga sinkronisasi data dan informasi yang selalu update.
“Harapannya, raperda ini bisa menjadi pedoman bagi pihak eksekutif, legislatif, maupun masyarakat umum dalam pengelolaan lingkungan hidup nanti,” cetusnya.(*)
