JabarGo.com /Jakarta – Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) menyebut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi janggal ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 2017 sudah dilayangkan.
Akan tetapi, laporan tersebut tidak sampai ke tangan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani. Itu ditengarai macet di tataran anak buah Sri Mulyani.
Hal itu dikatakan Ketua Komite TPPU, Mahfud MD saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Kepala PPATK dan Komisi III DPR RI membahas transaksi janggal Rp349 triliun di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/23) sore.
“Saya ingin menjelaskan fakta. Bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah,” kata Mahfud.
Atas dasar itu, kata Mahfud, apa yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI beberapa waktu lalu dinilai tidak utuh.
“Transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan, kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi XI hanya Rp 3 triliun, yang benar Rp 35 triliun, ya,” tegas Menko Polhukam.
Adapun, lanjut Mahfud, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU jumlah totalnya sebesar Rp349 triliun. Namun, kata dia, laporan tersebut ternyata tidak sampai ke tangan Sri Mulyani hingga 2020.
“Dua tahun enggak muncul. Tahun 2020, dikirim lagi, ndak sampai juga ke Bu Sri Mulyani sehingga bertanya ketika kami kasih itu. Dan ini dijelaskan, yang salah, gimana salahnya nanti,” ucap Mahfud.(***)
