JabarGo.com /Bandung – Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Judicial Review (JR) UU 10/2016 bahwa pemilihan Penjabat Kepala Daerah harus transparan dan akuntabel. Pasalnya, Pj Kepala Daerah merupakan jabatan politis.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Reynaldi Sabtu (18/3/23), ini mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar segera mengesahkan Permendagri tentang Pemilihan Penjabat Kepala Daerah.
“Sehingga, baik PNS Birokrat maupun ASN Jabatan fungsional seperti akademisi yang memenuhi syarat PP 11/2017 bagi fungsional dosen untuk yang diusulkan untuk Pj Gubernur yaitu PNS Gol IV D dan bagi Pj Bupati dan Walikota PNS Gol IV B dan C dapat mengikuti open bidding pemilihan Pj Kepala Daerah,” katanya.
“Pemilihan Pj Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Walikota harus dilakukan dengan Open Bidding JPT Madya bagi Pj Gubernur dan JPT Pratama bagi Pj Bupati dan Walikota,” sambungnya.
Reynaldi mengingatkan Mendagri dalam melaksanakan pemilihan Pj Kepala daerah mengikuti mekanisme dan tata cara dilakukan secara transparan, agar para calon Pj Kepala Daerah tersebut dapat diketahui publik bahwa sudah memenuhi syarat.
“Jadi dalam pemilihan Pj harus secara transparan bisa dari PNS Birokrat maupun akademisi Perguruan tinggi yang berasal dari PNS yang menenuhi syarat sebagai mana JPT Madya dan JPT Pratama,” singkatnya.(***)
