JabarGo.com /Bandung – Terpidana kasus korupsi megaproyek Hambalang, Anas Urbaningrum dikabarkan bakal menghirup udara bebas pada bulan April 2023 mendatang, setelah menjalani hukuman penjara di Lapas Sukamiskin.
“AU (Anas Urbaningrum) bebasnya bulan April,” kata Kalapas Sukamiskin, Kunrat Kasmiri saat dikonfirmasi, Selasa (28/3) kemarin.
Namun, hingga saat ini pihaknya masih belum mengetahui tanggal pasti terkait bebasnya Anas Urbaningrum. Sebab, hingga kini masih menunggu SK Cuti Menjelang Bebas (CMB) yang dikeluarkan oleh Dirjen Pas Kemenkumham.
“Untuk tanggal kita masih nunggu SK CMB dari Dirjen Pas,” ujarnya.
Seperti diketahui, Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan pada 24 September 2014, dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek Pusat Pelatihan, Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, kasus pencucian uang, serta proyek lainnya.
Hukuman yang diterima Anas lebih ringan dari tuntutan Jaksa 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan.
Dalam perjalanannya, Anas mengambil sikap banding atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor.
Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta meringankan vonisnya dari 8 tahun menjadi 7 tahun penjara. Anas juga didenda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan. Putusan itu dijatuhkan pada 4 Februari 2015.
Tak sampai di situ, Anas juga mengambil upaya Kasasi ke MA. Namun, upaya hukum itu gagal. Majelis Hakim Agung di MA malah melipatgandakan hukuman Anas menjadi 14 tahun penjara, denda Rp 5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan kurungan.
Selain menolak kasasi, Majelis Hakim Agung MA juga mengharuskan Anas membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.
Bila dalam waktu 1 bulan tidak dilunasi, seluruh kekayaan Anas dilelang. Dan jika belum mencukupi untuk membayar uang pengganti, Anas terancam pidana badan selama 4 tahun.
Tak terima dengan vonis MA itu, Anas pun kembali mengambil langkah peninjauan kembali (PK). Dari PK ini, Anas akhirnya hanya dihukum penjara selama 8 tahun seperti vonis awal di tingkat Pengadilan Tipikor.(***)
