JabarGo.com /Bandung – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Ahmad Hidayat menyebutkan, dana bagi hasil dari pusat ke desa, provinsi ke desa, kabupaten ke desa harus dilakukan dalam sebuah perencanaan yang terarah.
Pasalnya, dengan perencanaan yang terarah, maka pembangunan di desa ada target pencapaian dalam kurun waktu tertentu, demikian dikatakan Ahmad Hidayat, Jumat (3/3/23).
“Itu harus ter realisasikan, dan jika dilaksanakan, maka diyakini tidak akan melahirkan program yang berulang-ulang,” katanya.
Jika kebutuhan infrastruktur, irigasi, pemukiman warga, listrik, sarana pendidikan, sarana ibadah hingga sarana olahraga ditata berdasarkan karakter budayanya, maka akan melahirkan desa yang memiliki kekuatan spiritual estetik bermuara pada lahirnya gelombang kepariwisataan.
“Selain itu juga, jika semua sudah terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, maka desa bisa diarahkan untuk memiliki program investasi,” ungkap Ahmad Hidayat.
Program investasi tersebut, lanjutnya, berada di lembaga bisnis dalam bentuk pembelian saham yang nantinya dimiliki oleh masyarakat desa.
“Devidennya bisa menjadi penunjang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat desa,” ujarnya.
Ahmad beranggapan, kalau selama ini, setiap menjelang Pemilu dan Pilkada, masyarakat desa hanya menjadi komoditas politik. Setelah pesta rakyat berakhir, desa kembali sepi ditinggal dengan segudang janji politik.
“Masyarakat desa sering sering kali menjadi objek politik untuk mencari populariti keberpihakan ilusi. Padahal, desa bukan komoditi, tapi inti,” imbuhnya.
Hal tersebut bisa dilihat dari gencarnya kunjungan ke desa menjelang Pemilu dan Pilkada, bahkan politisi datang saling berganti.
“Namun, setelah kontestasi politik selesai, sering kali desa terabaikan. Bahkan terkesan pembangunan tidak berpihak ke desa,” pungkasnya.(***)
