JabarGo.com /Bandung Barat – Pemerintah pusat meminta daerah menghapus bea balik nama kendaraan bermotor (BBN 2) dan pajak progresif, dan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat Dapil Bandung Barat, Edi Rusyandi merespons kebijakan tersebut.
Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022, BBN 2 harus dihapuskan, dan kepala daerah memiliki kewenangan untuk menghapus, meringankan, dan menghapus pajak apa pun.
“Terkait kebijakan itu, Pemda Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Pusat termasuk terkait kebijakan tersebut,” katanya, Rabu (15/3/23).
Guna merealisasikan kebijakan tersebut, Pemkab Bandung Barat dirasa perlu untuk segera melakukan pembahasan agar program itu dapat segera terrealisasikan tentunya dengan menggagas tekhnis pelaksanaannya.
“Kalau memang itu kebijakan pusat, Pemkab Bandung Barat harus ikut melaksanakannya, tTeknisnya seperti apa, Pak Bupati harus minta dinas terkait untuk merapatkannya,” ungkap Edi Rusyandi.
Oleh karena itu, Bupati Bandung Barat harus segera menginstruksikan semua organisasi perangkat daerah (OPD) kreatif untuk menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sektor.
“Ketika ada pendapatan yang berkurang atau tidak mencapai target, diharapkan bisa tertutupi oleh potensi lain.” Ujarnya.
Salah satunya dari pemasukan retribusi daerah dan Bapenda KBB harus menjadi koordinator pendapatan supaya lebih terarah, misalnya memetakan wilayah yang NJOP-nya naik, salah satunya kawasan Kota Baru Parahyangan.
“Kemudian dari beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) harapannya dapat memunculkan wajib pajak baru, saat ini PAD cukup baik, ke depan properti juga punya potensi sangat bagus di KBB dan itu bisa jadi penyumbang PAD potensial, sebab BPHTB masih jadi penyumbang PAD terbesar di KBB,” paparnya.
Terkahir, meminta Pemkab Bandung Barat kaitan perizinan bagi investor dipermudah oleh Dinas Perkim, PUTR, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Perizinan jangan dibuat lama agar investor juga semangat menanamkan modalnya di KBB. Intinya PAD harus terus digenjot, memang ada yang turun tapi ada juga yang naik,” pungkasnya.(***)
