Kamis, November 12, 2026
BerandaDaerahdi Tengah Investasi, di Majalengka Masih Terdapat Konflik Tanah, Perlu Ketegasan Pemkab...

di Tengah Investasi, di Majalengka Masih Terdapat Konflik Tanah, Perlu Ketegasan Pemkab !

Jumlah Pembaca : 91

JabarGo.com /Majalengka – Di tengah maraknya investasi di Kabupaten Majalengka, ternyata menyisakan masalah pertanahan, hal tersebut di antaranya adanya konflik klaim kepemilika, oleh karena itu, Anggota DPRD Jabar Dapil Subang, Majalengka dan Sumedang, Reynaldy Putra mengatakan, tercatat banyak lahan yang memiliki potensi masalah di kemudian hari.

“Perlu ketegasan dari pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalah itu, sangat banyak tanah-tanah yang berpotensi bermasalah di Majalengka. Itu harus diselesaikan, jadi tahu persis data masalah lahan di Majalengka,” katanya.

Salah satu permasalahan lahan yang sampai saat ini terjadi yakni di Kampung Wates, Desa Jatisura, Kecamatan Jatiwangi, permasalahan lahan di daerah itu kembali menghangat seiring dengan adanya rencana perluasan wilayah pertahanan keamanan (Hankam).

“Sebagai respons atas rencana itu, warga di kampung Wates sudah melayangkan surat penolakan yang diajukan ke beberapa pihak, menolak usulan kawasan Hankam seluas 1,05 hektare di Dusun Wates, dan meminta Pemkab Majalengka tidak menerima atau mengesahkan usulan tersebut,” ungkapnya.

Penolakan itu lantaran warga sudah tinggal secara turun temurun di daerah tersebut, jika rencana perluasan wilayah Hankam itu terealisasi, akan ada banyak warga yang terdampak, warga kampung Wates beserta dengan Pemerintah Desa Jatisura tengah mengembangkan kampung sebagai kawasan Budaya dengan berbagai program yang telah dilaksanakan selama satu dekade terakhir.

“Permasalahan tanah juga terjadi antara warga dengan pihak swasta dalam hal ini pengembang perumahan, baru-baru ini, salah satu warga Desa Beusi, Kecamatan Ligung melakukan protes dengan cara memasang ‘portal’ dari kayu di jalan akses menuju perumahan,” ujar Reynaldy Putra, Jumat (17/2/23).

Aksi tersebut dilakukan lantaran pihak pengembang menggunakan lahan milik warga untuk akses proyek pengerjaan perumahan itu, warga menggunakan jalan yang tanahnya itu milik pribadi, awalnya jalan setapak yang diambil dari swadaya masyarakat, tiba-tiba sekarang digunakan untuk akses ke perumahan.(*)

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler