JabarGo.com /Pangandaran – Banyaknya lokasi galian yang C diduga illegal, membuat Anggota DPRD Jabar, Haji Dudi Pamuji berkomentar dan meminta agar Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta Pemprov Jabar untuk segera turun tangan guna menangani persoalan tersebut.
Penangan tersebut bisa dalam bentuksosialisasi kaiatan dengan perizinan tambang terhadap para pengusaha atau bahkan terhadap masyarakat.
“Baru-baru ini kami mendengar informasi bahwa Pemkab Pangandaran akan mengumpulkan para pengusaha tambang di damping oleh Dinas ESDM Provinsi Jabar, rencannya di awal Maret 2023,” katanya, Jumat (24/2/23).
Menurutnya, para pengusaha akan dikumpulkan di aula Mall Pelayanan Publik (MPP) Pangandaran dan menghadirkan pihak kepolisian.
“Sosialiasasi rencanya pengumpulan para pengusaha tambang galian C itu sudah di lakukan sejak beberapa waktu lalu, dalam waktunya nanti, mereka akan di berikan edukasi kaitan dengan proses izin, saya mendukung ilangkah tersebut,” ucapnya.
Seharusnya, para penambang galian C ilegal itu menghentikan aktivitasnya sebelum mengantongi berkas izin beroperasi, dan secara umum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tambang galian C memang tidak terakomodir.
“Memang, harusnya begitu. Tapi nanti, saat sosialisasi akan kita bahas, karena bisa berbenturan dengan pariwisata. Potensi pertambangan di wilayah Kabupaten Pangandaran ini, memang cukup banyak,pungkasnya(*).
