JabarGo.com /Bandung – KPU Jawa Barat (Jabar) diminta mengingatkan KPU Kota Kabuapaten dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) agar tidak mengabaikan pendataan terhadap kalangan masyarakat berkebutuhan khusus atau kelompok disabilitas.
Menurut Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Jabar, Edi Rusyandi, hal itu bertujuan agar hak politik masyarakat berkebutuhan khusus pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ini dapat terpenuhi.
“Dengan demikian, pesta demokrasi yang berkeadilan bisa terwujud di seluruh wilayah kota kabupaten Jabar,” katanya, Senin (6/2/23).
Kesetaraan hak-hak bagi kelompok disabilitas pada Pemilu 2024, di antaranya harus benar-benar diperhatikan secara khusus oleh pihak penyelenggara Pemilu 2024, dalam hal ini khususnya Pantarlih.
“Hal ini yang harus di garis bawahi, yaitu pada pelaksanaan tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih, momentum Coklit ini, Pantarlih harus benar-benar menjalankan tugas tanggung jawabnya,” ungkap Edi Rusynadi.
Disaat melakukan Coklit terhadap para disabilitas,maka perlu kebutuhan khususdalam melakukan pendataan, sebab hal itu patut ia sampaikan karena ada kesetaraan hak berpolitik yang turut dimilikoleh para disabilitas.
“Karena hak untuk berpolitik, bukan hanya jadi hak yang dimiliki oleh masyarakat non-disabilitas saja, melainkan sudah sepatutnya menjadi hak yang sama terhadap kalangan masyarakat lain khususnya kelompok disabilitas,” ujarnya.
Adapun sejumlah hak-hak yang akan diperoleh oleh kelompok disabilitas pada Pemilu 2024 mendatang, di antaranya berhak atas pendataan khusus dan juga berhak untuk mendapatkan sosialisasi kaitan dengan tahapan-tahapan pada seputaran Pemilu 2024 mendatang.
“Kelompok disabilitas harus ikut melakukan pengawasan Pemilu 2024, agar hak-hak politik mereka (kelompok disabilitas) bisa tersampaikan dan tidak terabaikan juga kesetaraan haknya,” tegasnya.
Oleh karena aitu perlu di ingatkan terhadap Pantarlih yang sudah atau yang masih melakukan Coklit, diharapkan telah menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok disabilitas tersebut diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terdapat pada Pasal 350 Ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilu,” pungkasnya.(*)
