JabarGo.com /Bandung – Sekretaris Fraksi Golkar DPRD jabar, Edi Rusyandi menyebutkan, sejak tahun 2020 lalu, Provinsi Jabar sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Pusat Distribusi Provinsi.
Perda ini dibuat untuk menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok bagi masyarakat Jabar. Dalam Perda No 1 tahun 2020 juga memiliki peran bagi Pemprov Jabar dalam melakukan pemantauan harga, informasi ketersediaan stock barang kebutuhan pokok.
“Selain itu Pemprov Jabar juga dapat melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi,” kata Anggota Komisi II DPRD Jabar, Edi Rusyandi, Kamis (12/1/23).
Baca Juga : Resolusi Tahun 2023 Perlu Ditata, Begini Cara Reynaldy Meresolusi Awal Tahun…
Terbitnya Perda Pusat Distribusi Provinsi, diharapkan kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat Jabar tidak mengalami kekurangan, terutama pada saat memasuki bulan Suci Ramadhan dan lebaran tahun 2023 Masehi mendatang.
“Perda Pusat Distribusi tersebut, kita harapkan kedepannya tidak lagi lonjakan kenaikan harga sembako, karena Perda No 1 tahun 2020 tersebut memiliki fungsi sebagai Distribusi, Stabilitas dan Kontribusi,” katanya.
Untuk itu, Komosi II DPRD Jabar agar Pemprov Jabar untuk segera membuka Pusat Distribusi di beberapa wilayah Jabar, termasuk pada tahun anggaran 2023 ini, karena Perda Pusat Distribusi ini, dapat dijadikan payung hukum / rujukan bagi kabupaten Kota untuk membuat pusat Pasar Tani.
“Pasar Tani ini nanti sebagai solusi untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau, di Pasar Tani ini nanti akan menyambungkan antara para petani dengan konsumen akhir, artinya petani dan konsumen dapat langsung melakukan transaksi jual beli,” ungkap Edi Rusyandi.
Selama ini, kita ketahui bahwa hasil pertanian selalu dibeli oleh para tengkulak, sehingga harga sampai dipasaran dibeli oleh konsumen akhir kerap kali jauh lebih mahal, karena harga dimainkan oleh para tengkulak.
“Jadi selama produksi pertanian diborong langsung oleh para tengkulak, tentunya tingkat kesejahteraan petani sulit meningkat, namun, dengan adanya Pasar Tani, para petani dapat langsung menjual hasilya ke pada konsumen akhir,” pungkasnya.(*)
