JabarGo.com /Bandung – Sekretaris Fraksi Golkar Jabar, Edi Rusyaandi mengatakan, Perda RPPLH monumental untuk menjaga Lingkungan Hidup dan tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi. Sebagai Payung hukum, dan harus dipatuhi serta dijalankan oleh Pemerintah Perovisi Jabar dan Kabupaten/kota se Jabar.
Serta koordinasi dan konsultasi ke intansi terkait, termasuk juga Kementerian LHK RI. Maka tentunya diperlukan masukan dan informasi dari seluruh daerah. Untuk itu, guna manambah wawasan dan reperensi, maka diperlukan komunikasi dan koordinasi antara Pemprov Jabar dengan 27 Kota Kabupaten di jabar.
“Kita ingin menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tetap terjaga dan kebutuhan lahan untuk pembangunan juga dapat terpenuhi. Namun, kita ingin lahan-lahan tertentu seperti cagar alam, ruang terbuka hijau dan seterusnya tidak terjadi pergeseran,” katanya, Sabtu (7/1/23).
Baca Juga : Resolusi Tahun 2023 Perlu Ditata, Begini Cara Reynaldy Meresolusi Awal Tahun…
Menjaga dan melestarian lingkungan hidup serta mengatasi lahan kritis tidak semudah membalikan telapak tangan. Hal ini tentunya menjadi tanggungjawab kita bersama. Namun, tentunya tidaklah mudah seperti membalikan telapak tangan.
“Hal ini karena selama terjadi pertumbuhan jumlah penduduk dan kebutuhan akan lahan untuk pembangunan, maka ada pergeseran peruntukan lahan, saat ini dan akan datang,” ungkap Edi Rusyandi.
Proyek Strategis Nasional (PSN) banyak dibangun di wilayah Jabar, hal ini, tentunya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan ruang terbuka hijau yang semakin sempit. Ada beberapa PSN di Jabar seperti kereta api cepat, jalan tol yang melintas diwilayah ruang terbuka hijau dan cagar alam.
“Untuk itu berharap, adanya sikronisasi terkait regulasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pusat, Provinsi dan Kabupaten-Kota,” pungkasnya.(*)
