Kamis, November 12, 2026
BerandaBandung RayaPerda No 3 Tahun 2021 Tentang PPA Harus Masif di Sosialisasikan ke-27...

Perda No 3 Tahun 2021 Tentang PPA Harus Masif di Sosialisasikan ke-27 Kota Kabupaten

Jumlah Pembaca : 34

JabarGo.com /Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar Haji Yod Mintaraga, mengatakan, bahwa Anak-anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan pemerintah wajib mengupayakannya. Hal ini tercantum dalam Perda No. 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

“Anak-anak adalah masa depan kita semua, mereka berhak dan layak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kesehatan, sampai kebutuhan jasmani dan rohani mereka. Namun, masih sering kita melihat dan mendengar kasus-kasus yang menimpa pada anak-anak,” katanya.

Hal ini disampaikan ketika mensosialisasikan Perda No 3 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di hadapan warga Tasikmalaya atau d alam kesempatan setiap kali menggelar reses.

“Bahwa kasus yang masih menimpa anak, baik berupa kasus  kekerasan fisik, kekerasan seksual, kenakalan remaja, putus sekolah, pernikahan dini, bahaya gadget pada anak-anak dan sebagainya,” ungkap Haji Yod Selasa (17/1/23).

Ada 27 Kabupaten/kota di Provinsi Jabar, namun, ternyata  masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum terlalu optimal dalam memberikan perlindungan kepada anaknya. Untuk itu, dengan hadirnya Perda Jabar No 3 tahun 2021 ini.

“Untuk itu dapat menjadi dasar hukum bagi Kabupaten/kota untuk dapat membuat Perda Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA),” ujarnya.

Baca Juga : Alokasi Anggaran BPMU 2022 Untuk Honor Guru MA Harus Utuh dan Sampai Ke Penerimanya

Melalui sosialisasi ini, tentunya kita berharap kepada masyarakat khusus para orang tua untuk dapat memberikan pembinaan kepada anak-anak, bahwa betapapentingnya masa depan  anak dan menekan terjadinya kasus-kasus yang dialami anak-anak.

“Selain itu, pada Perda PPA ini juga mengatur penguatan kelembagaan, hak sipil dan kebebasan anak, hak lingkungan keluarga dan pengawasan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan kegiatan seni budaya serta hak perlindungan khusus,” ucapnya.

“Anak korban kekerasan, pekerja anak, anak korban pornografi, penyandang disabilitas, kelompok minoritas, kasus anak berhadapan dengan hokum” pungkasnya.(*)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler