JabarGo.com /Bandung – Jelang Hari Persnasiona Nasional (HPN) yang jatuh pada setiap tanggal 9 Febuari, menjadi landasan ideal untuk sinergitas antar komponen pers, masyarakat dan pemerintah, ditanggal tersebut, juga merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 5 tahun 1985 yan di tandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 menyebutkan bahwa ‘Pers Nasional Indonesia mempunyai sejarah perjuangan dan peranan penting dalam melaksanakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila’.
Pers selalu mengalami dinamika permasalahannya dari masa ke masa, bahkan mulai sejak masa Orde Lama, Orde Baru, hingga saat ini di masa Repormasi, kebebasan pers dinilai masih dibatasi hingga sengaja di bungkam oleh para oknum yang berkepentingan.
Kebebasan pers dalam ini adalah, masih maraknya kasus tindak pidana kekerasan terhadap para jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilapangan, dan hal ini terjadi nyaris di berbagai wilayah di Indonesia, hal ini kemudian terus menjadi sorotan para jurnalis atau perusahaan pers.
Seperti yang dialami saat ini oleh Pimpinan Media Massa (RMOL Bengkulu) Rahimandani, Jumat (3/2/23) kemarin, Pimpinan RMOL Bengkulu tersebut terkena peluru nyasar yang dilakukan oleh Orang Tak di Kenal (OTK), akibatnya timah panas menembus lengan dan mengenai badan sebelah kiriu.
Di kutip dari RMOL Bengkulu, hingga saat ini polisi masih menyelidiki dugaan kasus penembakan tersebut, belum terungkap motif dibalik peristiwa ini, apakah kemudian terkait konten berita, atau ada urusan lain di luar tanggung jawabnya sebagai pimpinan media massa.
Jika terkait konten jurnalistik, sungguh miris kehidupan pers di Indonesia yang kerap menghadapi berbagai masalah khususnya berkaitan dengan kebebesan pers, dan yang lebih perihatin adalah, peristiwa dugaan anarkis ini justru terjadi menjelang HPN yang akan digelar serentak di Kota Medan Sumatera Utara.
Maka dari itu, diharapkan melalui peringatan HPN, insan pers dan masyarakat sudah seharusnya senantiasa berbenah untuk mewujudkan cita-cita Indonesia, namun menurut hemat penulis, semakin banyak tindak kekerasan kepada pekerja pers, justru semakin menunjukkan adanya kekuatan pers.
Artinya fungsi kontrol sosial (watchdog) sebagai amanat UU Pers Pasal 3 cukup diperhitungkan, bukan diabaikan, dan jika benar kasus penembakan Bengkulu terkait konten berita, maka perlu korbannya diacungi jempol karena sudah membawa pers lebih berdaya.
Di sebuah negara yang kuat praktek oligarkinya, seperti Indonesia, makin sulit berharap adanya pers kritis, harusnya survei IKP bisa menempatkan poin ‘fungsi kontrol pers’ sebagai backbone indicator, wujud tanggung jawab terhadap UU Pers No,40 TH 1999 Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 6 ayat 1 dan 5.
Gubernur dan pejabat di daerah yang secara terbuka meminta kepada pers untuk selalu dikritik, perlu mendapatkan poin besar dalam mengukur tingkat IKP, pola – pola profesional dalam menyelesaikan masalah saat terjadi sengketa berita dengan wartawan, misalnya, perlu mendapatkan poin positif untuk IKP-nya.
Maka itu kita sangat kehilangan tokoh selevel Azyumardi Azra, meski hanya sebentar di Dewan Pers, tapi ada catatan penting yang ‘wajib’ di perhatikan dan ‘harus’ di laksanakan oleh kalangan pers, yakni semangatnya menjadikan pers nasional sebagai ‘mitra kritis pemerintah’.
Untuk itu, sebagaimana UU Pers Pasal 3, selain fungsi menerangi dan mencerdaskan, tugas lain pers adalah sebagai kontrol sosial (watchdog), diksi kontrol di sini bermakna sebagai alarm, mencegah terjadinya ketimpangan serta ketidak adilan, seperti, praktik KKN, otoriter, oligarki, dan political relations with other deviant practices.
Diktum UU Pers yang mayoritas berisi moral force, wajib di pertaruhkan oleh praktisi pers sebagaimana amanat Pasal 6, wajib menegakkan demokrasi dan supremasi hukum, menghormati kebhinekaan dan HAM, melakukan pengawasan, kritik dan koreksi terkait kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.
Keberadaan pers sangat dibutuhkan masyarakat, terutama di tengah situasi kekacauan ruang publik yang terkomtaminasi oleh berita non jurnalistik, berita hoax dan ujaran kebencian, publik butuh hadirnya pers cerdas, yang bisa mengkonstruksi narasi jurnalistik secara fair, profesional, faktual, taat KEJ, verifikatif.
Kemudian, obyektif, relevan, komprehensif, proporsional, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta membela kebenaran dan keadilan – sebagai pusat referensinya. Dewan Pers perlu membuat kehidupan pers nasional lebih kuat, berani dan berdaya, perlu ada semacam awarding.
Misalnya, sebagai motivasi bagi jurnalis yang pernah dikriminalisasi secara hukum oleh pihak-pihak korup yang merasa dirugikan secara berita, atau award kepada jurnalis yang pernah mendapatkan kekerasan phisik akibat tulisannya.
Bukan hanya itu, jika perlu Dewan Pers membuat peraturan tentang ratio tinggi berapa minimal konten berita kritis dalam sebuah media, sebagai persyaratan utama bagi pengajuan verifikasi perusahaan pers, buat apa meloloskan verifikasi perusahaan media yang hanya karena memenuhi persyaratan normatif berbentuk PT.
UKW dan BPJS, tapi keberadaannya justru menjadi corong kelompok kepentingan dan para oligar atau hanya sebagai pencatat berita positif saja, maka itu, peristiwa penembakan kepada pimpinan media pers di Bengkulu perlu menjadi refleksi bagi para profesi wartawan di Peringatan HPN 2023 di Medan.
Perlu ada semacam rekomendasi kritis dari acara HPN terkait penguatan konten pers dalam konteks perannya sebagai watcdog, jangan hanya berdiskusi soal media di era disrupsi dari tahun ke tahun, sebab itu hanya soal platform distribusi konten pers, sedangkan konten pers adalah kasta tertinggi yang perlu terus menerus dikuatkan.(*)
Penulis : Eko Aripyanto dan Beberapa Sumber
