JabarGo.com /Garut – Puluhan warga masyarakat Garut tergabung dalam Koalisi Anak Bangsa (KAB) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Garut untuk mengapresiasi kinerja dan mendorong kejari agar terus melakukan tugasnya secara profesional dalam menangani berbagai perkara di Kabupaten Garut.
Demikian dikatakan Koordinator KAB, Irfan Iskandar terhadap awak media baru-baru ini, ia mengatakan, kedatangan berbagai elemen masyarakat inisebagai bentuk dukungan terhadap lembaga yudikatif dalam melakukan tugas dan fungsinya.
“Alhamdulilah, kedatangan kami ke kejaksaan diterima sangat baik oleh Kepala Kejaksaan (Kajari) melalui Jaksa Fungsional Pidana Khusus (Pidsus), Jajang Saepudin, SH beserta jajaran, untuk seterusnya melakukan audiensi berkaitan dengan berbagai hal,” katanya.
Ditemui usai beraudiensi di Aula Pidsus Kejari Kabupaten Garut Jalan Suherman Tarogong Kidul, Irfan mengungkapkan, pada dasarnya Kejari Garut dinilai sukses dalam menangani berbagai perkara di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, namun dirasa masih terdapat peer yang kemudian belum terselesaikan, padahal peer tersebut sudah ditangani selama bertahun-tahun.
“Pada prinsifnya, kinerja Kejari Garut dalam menangani berbagai perkara dirasa cukup baik, hanya saja ada salah satu perkara yang sudah bertahun-tahun belum juga terselesaikan hingga saat ini (Tahun 2023), hal ini yang kemudian mendorong kami untuk melakukan audiensi dengan pihak Kejari Garut,” ungkapnya.
Perkara yang belum terselesaikan tersebut, lanjut Irfan yakni, diduga banyak melibatkan puluhan Anggota DPRD, perangkat kerja Sekretariat DPRD, dan pendamping di lembaga legislatif Kabupaten Garut, bahkan bisa menyentuh terhadap pihak swasta, hal ini yang menjadi perhatian serta sorotan KAB Garut.
“Perkara yang kami soroti yaitu berkaitan dengan dugaan kasus yang banyak melaibat berbagai pihak, seperti Anggota DPRD, perangkat Sekretariat DPRD dan pihak pendamping, bahkan sampai ke beberapa pengusaha di Kabupaten Garut, kehadiran kami ke kejari tidak lain untuk memberikan dukungan,” ujarnya.
Baca Juga : MUI Larang Praktik Subsidi BPIH, Niam : Bisa Masuk Kategori Malpraktik
Dengan belum terselesaikannya dugaan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) Pokir, BOP dan Reses DPRD Kabupaten Garut tersebut, jelas menjadi bola liar yang kemudian terbangun opini yang kurang baik terhadap Kejari Garut, sehingga patut untuk segera diselesaikan atau ditindak lanjuti.
“Dampak dari belum rampungnya penangangan dugaan kasus ini, beragam asumsi kurang baik terhadap kejaksaan terus bermunculan, meskipun penanganan dugaan kasus tipikor pokir, bop dan reses itu ditangani dengan baik, oleh karenanya kami berharap agar bisa segera dirampungkan,” jelas Irfan.
Sekedar informasi, dugaan korupsi di tubuh DPRD Kabupaten Garut, diakui belum terdapat adanya kepastian, namun kejaksaan diminta bekerja ekstra dan profesional guna melakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga terdapat kepastian hukum.
“Sebenarnya belum ada kepastian, namun dirasa tetap harus melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga terdapat kepastian hukum yang jelas, maka seyogyanya Kejari Garut tidak bisa mengeluarkan keputusan yang asal-asalan, atas dasar inilah kami mengapresiasi Kejari Garut,” pungkasnya.(*)
