JabarGo.com /Bandung – DPRD Jawa Barat (Jabar) mengungkapkan penyebab bakal dijualnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Kabupaten Majalengka, kabar Bandara Kertajati bakal dijual sebelumnya disampaikan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Ditemui JabarGo.com Rabu (1/2/23) Anggota Fraksi Golkar DPRD Jabar, Reynaldi mengatakan, kabar bakal di jualnya Bandara Kertajati tersebut, karena ada pihak dari Arab Saudi dan India yang berminat untuk membeli saham PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (PT BIJB).
“Jadi, mungkin alasan lainnya karena belum maksimalnya manajemen Bandara Kertajati hingga tidak bisa mengembangkan potensi bandara tersebut, sehingga Pak Menteri Perhubungan memutuskan untuk menjual bandara di Majalengka itu,” katanya.
Meski demikian, legislator asal Dapil Subang, Majalengka dan Sumedang tersebut tetap meminta agar pemerintah kembali memikirkan, mempertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan untuk menjual Bandara BIBJ ini secara matang.
“Apa pun kebijakan yang diambil, tentu selayaknya sudah memikirkan segala plus-minusnya. Bisa jadi hal itu dilakukan, salah satunya karena manajemen yang ada dianggap tidak mampu mengembangkan bandara tersebut,” ungkap Reynadli.
Selain itu, Reynaldi kembali mengingatkan terhadap pemerintah, dimana beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi tegas menyatakan bahwa Bandara Kertajati harus dijadikan sebagai pusat perawatan pesawat TNI dan Polri yang jumlahnya tidak sedikit.
“Dapat dibayangkan jika itu semua terjadi. Pastilah BIJB Kertajati sudah maju sedemikian pesat, jika amanat Presiden Jokowi dilakukan, BIJB Kertajati diyakini bisa menjadi sebuah bandara yang sangat sibuk,” ujarnya.
Baca Juga : MUI Larang Praktik Subsidi BPIH, Niam : Bisa Masuk Kategori Malpraktik
Apalagi, jika Bandara Kertajati dijadikan bandara tempat pemberangkatan haji dan umrah Jabar, mengingat, Jabar merupakan provinsi dengan penduduk muslim terbesar. Jabar juga merupakan salah satu pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang cukup besar.
“Potensi itu, juga masih dilengkapi dengan calon wisatawan, pelaku perjalanan dinas di lembaga pemerintahan, dan para pelaku bisnis dari dan ke 27 kabupaten/kota yang ada. Artinya, kalau toh jumlah jamaah haji masih terbatas, tidak demikian halnya dengan jumlah jamaah umrah yang bisa terbang ke Tanah Suci sepanjang tahun,” ucap Reynaldi.
Terakhir, Reynaldi juga mengaku heran dengan gagasan tersebut yang muncul ketika Tol Cisumdawu secara bersamaan segera akan dioperasikan, padahal hambatan utama untuk Bandara Kertajati adalah masalah aksesibilitas.
“Bukankah dengan beroperasinya Tol Cisumdawu akan membuat BIJB Kertajati sangat layak dipertahankan?,” pungkasnya.(*)
