Jabargo.com /Purwakarta – Selain dianggap sebagai menjegal program pemerintah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional pasca pendemi, aksi boikot paripurna Raperda Pertanggungjawan Pelaksanaan APBD (PPA) TA 2021 yang dilakukan sejumlah nggota DPRD Purwakarta pada medio September 2022 berbuntut panjang.
Pasalnya, Kejari Purwakarta menerima laporan pengaduan (lapdu) atas dugaan sejumlah anggota DPRD Purwakarta yang sengaja tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, dan anggota DPRD yang memboikot diduga memperoleh uang pengganti (gratifikasi).
Diketahui, sejak pekan lalu, sejumlah anggota DPRD Purwakarta memenuhi undangan untuk diklarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut, dan baru-baru ini giliran Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi dan beberapa anggota dewan lainnya yang mendatangi kantor Kejari Purwakarta di Jalan Siliwangi.
Padahal, lanjut Ariel, optimalisasi penyerapan anggaran dari APBN dan APBD merupakan salahsatu upaya yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional. Ia juga mengungkapkan, setidaknya ada sembilan program yang batal dilaksanakan karena dampak boikot para anggota legislatif tersebut.
Sebagian program rutin, selebihnya program non rutin yang cukup penting karena berkaitan dengan masyarakat hingga intansi dan lembaga lain. Kata dia, dampaknya, bukan hanya terhadap mereka sendiri tetapi juga masyarakat menjadi korban. Masyarakat jadi tidak mendapatkan layanan pemerintah melalui perbaikan insfrastruktur, penguatan ekonomi, dan lain-lain.
Menurutnya, hal itu menjadi dampak sikap konyol para politisi di DPRD Purwakarta. Diketahui juga, bahwa sidang paripurna PPA pada September 2022 lalu itu sempat beberapa kali ditunda hingga batal digelar akibat tidak kuorum. Mayoritas anggota DPRD memilih mangkir.
Baca Juga : Memesuki Bulan Rajab, Apa Hikmahnya, Begini Dalil dan Hadist-nya…
Demikian halnya Ketua DPRD Purwakarta, Ahmad Sanusi bahkan terang-terangan kabur ogah memimpin sidang. Ketua DPRD Purwakarta itu protes postur APBDP 2022 yang disusun eksekutif tidak pro rakyat, tapi pro pejabat. Palu sidang sempat digeser ke pimpinan DPRD lain, Sri Puji Utami, namun lagi-lagi sidang gagal digelar.
Lalu, menyikapi langkah politik para oknum wakil rakyat itu, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika akhirnya memilih mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) APBDP 2022 sebagai pengganti Perda. Langkah ini diambil karena waktu yang terbatas serta untuk menjaga keberlangsungan program pemerintah dan layanan masyarakat.
Meski demikian, beberapa program strategis daerah tetap gagal dilaksanakan karena tidak cukup hanya berdasarkan Perkada.(*)
