JabarGo.com |Jakarta – Mulai 2023, pemerintah akan menghapus tenaga honorer melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB).
Adapun salah satu jalan keluar dari penghapusan tenaga honorer adalah dengan mengangkat tenaga honorer jadi ASN, pengangkatan honorer jadi ASN ini menimbulkan berbagai pertanyaan, salah satunya apakah seluruh honorer akan diangkat?
Atau malah sebalaiknya tenaga honorer malah dirumahkan dengan kata lain tidak dikontrak lagi, sebelumnya kita ketahui honorer adalah pegawai negeri yang bukan pegawai tetap, honorer tidak mendapatkan gaji seperti pegawai tetap, sebaliknya, mereka dibayar honorarium setiap bulan.
Dinyatakan bahwa tenaga honorer adalah pegawai yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaksanakan tugas tertentu di instansi pemerintah, tenaga honorer atau non-ASN adalah solusi alternatif untuk kekurangan staf (pegawai negeri sipil) di dalam instansi pemerintah.
Namun saat ini banyak pertanyaan tentang penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023, sehingga banyak yang menganggap masa depan para pegawai non-ASN ini saat ini belum pasti, dalam pertanyaan yang timbul tersebut ternyata atau sesercah cahaya terkait masa depan para honorer.
Dikatakan Anggota DPR Komisi IX, menginginkan agar pemerintah menetapkan tenaga honorer menjadi ASN sebagai bentuk pengakuan kontribusi mereka, untuk itu pemerintah sangat memiliki kewenangan
mengangkat tenaga honorer menjadi ASN, baik itu PPPK maupun Pegawai Negeri Sipil.
Baca Juga : Hallo..Apakabarnya Pemekaran di Jabar? Rencana, Wacana Ato Bisa Jadi Kenyataan?
Adapun tenaga honorer yang dimaksud, menurut Anggota Fraksi PKB Komisi IX DPR ini, tenaga kesehatan honorer yang memberikan bantuan signifikan kepada Indonesia sepanjang wabah covid lalu, tenaga kesehatan ini siap bekerja nonstop selama sehari penuh hingga beberapa dari mereka meninggal dunia.
Dikutip dari tv parlemen, Nihayatul meminta agar tenaga kesehatan honorer diprioritaskan, sehingga pemerintah mengangkat mereka menjadi ASN, pengangkatan tenaga kesehatan honorer menjadi ASN merupakan reward untuk membuat kehidupan mereka lebih terjamin.
Sebagai anggota dewan, ia menginginkan formasi ASN yang ada saat ini dapat terinformasi dengan baik, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dengan kebutuhan di lapangan, selain itu berpendapat bahwa karena APBN, provinsi, dan BLUD membayar gaji tenaga honorer, pemerintah harus dapat diakses dan berfungsi sebagai saluran untuk kebutuhan mereka.
Baca Juga : Melawan Saat Ditangkap, Pembunuh Iqbal di Riung Bandung di Dor Polisi
Nihayatul baru-baru ini menginginkan adanya pembahasan yang tepat mengenai masalah tenaga honorer agar tidak berkembang menjadi isu yang signifikan di kemudian hari, dari pada mencari posisi honorer baru, pemerintah sebaiknya mengabaikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi.
Bagi para tenaga honorer yang telah bekerja keras dengan gagah berani ketika pandemi sebelumnya melanda Indonesia, kabar ini tentu akan disambut baik, dan masalah ketenagakerjaan kesehatan perlu segera ditangani, tidak boleh ada lagi pengangkatan tenaga kerja apapun sebelum pengangkatan tenaga honorer yang telah menunjukkan dedikasi.
Jangan dibuka peluang baru (rekrutmen tenaga kerja), sehingga nantinya yang honorer itu (bisa) tidak tertampung, jadi, kami berharap tenaga honorer yang ada itu bisa ditampung 100 persen (sebagai ASN), jangan sampai habis manis sepah dibuang. Mereka itu telah berjuang, tapi begitu ada peluang tenaga P3K mereka tidak dinomersatukan.
Selain memprioritas tenaga kesehatan honorer yang sudah lama mengabdi menjadi ASN, dan masih terdapat persoalan lain dengan perencanaan pemberhentian tenaga honorer pada November 2023, secara spesifik, ada ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan posisi PPPK yang terbuka, dan persoalan ini menjadi catatan bagi Komisi IX untuk diberikan kepada pemerintah.(*)
