JabarGo.com |Jakarta – Menyikapi wacana sitem ‘Proporsional Tertutup’ pada diberlakukan kembali pada Pemilu 2024, delapan Partai Politik (Parpol) menyatakan sikap menolak.
Dalam pertemuan yang dihadiri para Ketua Umum (Ketum) parpol di Hotel Dharmawangsa Jakarta Selatan Minggu (8/1/2023), hanya tujuh parpol yang hadir untuk menyatakan sikap.
“Ada delapan parpol yang menolak sistem ‘Proporaional Tertutup’ namun yang hadir hanya tujuh, yaitu Golkar, NasDem, Demokrat, PKB, PKS, PAN dan PPP,” kata Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.
Sementara Gerindra, lanjut Menko Bidang Perekonomian ini, tidak menghadirkan perwakilannya dalam kegiatan pernyataan sikap penolakan sistem ‘Proporaional Tertutup’ tersebut.
“Gerindra tidak mengirimkan perwakilannya, namun pembacaan sikap penolakan sistem ‘Proporsional Tertutup’ yang sudah dilakukan judicial review di MK, terus berlanjut,” ujarnya.
Adapun pernyataan sikap penolakan tersebut diantaranya, pertama menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi.
“Sistem pemilu ‘Proporsional Tertutup’ merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia, sistem ‘Proporsional Terbuka’ perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat,” tegas Airlangga.
Dengan terus memberlakukan sistem ‘Proporsional Terbuka’ diungkap Airlangga, rakyat secara langsung dapat menentukan calon Anggota Legislatif yang diinginkan.
“akyat dapat menentukan calon wakil rakyatnya sendiri yang dicalonkan oleh parpol, sesuai yang diinginkan, kami tidak ingin demokrasi mundur!” ungkapnya.
Kemudian kedua, sistem pemilu dengan ‘Proporsional Terbuka’ merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008.
“Sistem ini sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum di Indonesia,” sambungnya.
Baca Juga : Dinilai Efektip, Mas Eko : Dorong Pemkot Sukabumi Genjot Terus Wilayah Kumuh
Ketiga, dijelaskan Ketum Golkar Airlangga, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
“Selanjutnya keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan Pemilu 2024 secara baik,” jelasnya.
Terakhir, kelima, parpol atau calon peserta pemilu berkomitmen untuk berkompetisi secara sehat dan damai, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
“Jadi ada lima poin yang sudah disepakati delapan parpol calon peaerta pemilu, untuk itu, hal ini menjadi dasar agar Pemilu 2024 tetap dapat dijalankan sesuai amanat UU,” pungkasnya.(*)
Sekedar informasi, kegiatan pernyataan sikap tersebut diikuti oleh, Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP, H M Amir Uskara, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Kemudian, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua NasDem Ahmad Ali.(*)
