JabarGo.com |Bandung – Sistem proporsional tertutup kembali mencuat dan banyak ragam komentar yang dilontarkan oleh para politisi khususnya di Jawa Barat (Jabar).
Wacana KPU memakai sistem proporsional tertutup pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang tersebut, harus berdasarkan undang-undang (UU) bukan keinginan peribadi atau diri sendiri.
“Sistem pemilu 2024 tentunya harus di gelar sesuai UU atau peraturan yang mengikat, bukan atas dasar keinginan diri sendiri,” tegas politisi senior Partai Golkar Jabar, Yod Mintaraga.
Baca Juga : Eks Napi Korupsi Kembali Aktip Di PPP, Apa Jabatan Baru Romahurmuziy?
Lebih lanjut, menurut Ketua Soksi Jabar ini, peraturan perundangan lain yang mengikat dimaksud tidak lain seperti adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) atau Peraturan Pengganti UU (PERPU).
“Intinya adalah gelaran pemilu itu harus tetap mengacu pada UU atau peraturan yang mengikat, yang buat UU kan DPR RI, dan sistem pemilu proporsional terbuka ini juga produk MK,” imbuhnya.
Kepada awak media Selasa (3/1/23), Anggota DPRD Jabar ini mengungkapkan, hingga saat ini diakui para peserta pemilu 2024 masih menunggu keputusan atau revisi dari MK.
“Ya kita tunggu saja hasilnya, apa yang akan diputuskan oleh MK, meski demikian UU merupakan acuan mutlak pelaksanaan pemilu 2024, bukan karena selera diri sendiri atau kelompok,” ungkap Yod.
Baca Juga : Jika Akhirnya Muncul Pasangan Airlangga-Puan, Nasib Ganjar Pranowo Gimana ?
Terpisah, salah seorang Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jabar bidang MPO, Asep Suparman menanggapi santai kaitan dengan wacana sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang.
Menurutnya, media sebagai lumbung informasi masyarakat harus mampu dan bisa menyajikan suatu pemberitaan yang edukatif dalam hal ini kaitan dengan gelaran pemilu satu tahun mendatang.
“Wacana sistem proporsional tertutup muncul tidak terlepas dari adanya pemberitaan secara nasional, yang kemudian menjadi bahasan dipusat,” ujar Asep.
Baca Juga : Refleksi Akhir Tahun dan Memasuki Tahun Politik…
Wacana sistem proporsional tertutup ini jelas harus mendapat penolakan, sebab pada tahun 2008 lalu, MK telah menyampaikan kepastian hukum bahwasanya pemilu ditetapkan dengan sistem pemilihan proporsional terbuka.
“Sudah ada payung hukumnya dari MK dengan menetapkan sistem proporsional terbuka, ini kok malah diajukan lagi ke MK soal sistem lain dalam pelaksanakan pemilu 2024,” ucapnya.
Baca Juga : Anies Baswedan Disemprot Fahri Hamzah : Pencalonan Masih Jauh Bos…
Terakhir, Asep berharap tidak ada penggiringan opini kaitan dengan perubahan sistem pemilu mendatang, pasalnya UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Pemilu sudah menjadi acuan mutlak yang harus dilaksankan oleh KPU.
“Nah, munculnya wacana ini akibat adanya sejumlah politisi dan sejumlah perorangan lainnya mengajukan uji materil ke MK atas UU No 7 tahun 2017, meski demikian kita tunggu hasilnya secara seksama,” pungkasnya (*)
