JabarGo.com /Bandung – Penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) di sejumlah SMA/SMK di Jawa Barat (Jabar) menjadi sorotan Indonesian Audit Watch (IAW). Sebab hingga kini, kasus pungli terus berulang dan seolah terjadi pembiaran.
Berdasarkan catatan IAW, ada 40 kasus dugaan pungli terjadi di SMA/SMK di Jabar dalam kurun satu tahun terakhir. Banyaknya kasus tersebut dianggap menjadi penanda kurangnya perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov), khususnya Gubernur Ridwan Kamil.
“Ini sangat memalukan. Ini aib terhadap kualitas kinerja Gubernur Jawa Barat. Gubernur gagal menyelesaikan persoalan pungli yang disuarakan publik agar tidak berulang,” Kata Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus abru-baru ini.
Dengan banyaknya kasus tersebut, Iskandar menilai Ridwan Kamil seperti senang berada dalam pusaran persoalan pungli. Pasalnya, gubernur tidak menuntaskan apalagi memusnahkan pungli dengan cara yang benar dan tegas.
“Kayaknya Ridwan Kamil ini mengerjakan hal yang tidak perlu, mendiamkan hal yang penting. Karena tidak ditangani dengan baik dan benar, maka menjadi wajar kerap terjadi perulangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Iskandar menyoroti kinerja Inspektorat Provinsi Jawa Barat sebagai APIP (aparat pengawasan intern pemerintah) dalam kasus tersebut. Ia menduga, kasus pungli kerap berulang karena proses penanganan tidak secara cermat dilakukan Inspektorat.
Baca Juga : Jubir KPK : Bupati Cianjur Dilaporkan Masyarakat Soal Dugaan Korupsi Bantuan Gempa
“Model penanganan sepertinya masih jauh dari nilai-nilai atau tujuan baik untuk memberikan solusi agar tidak berulang. Faktanya kerap terjadi perulangan dalam rentang waktu satu tahun kalender,” ungkapnya.
Bahkan tak menutup kemungkinan metode penanganan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat menyimpang dari kaidah seharusnya. Termasuk tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) yang baku, teruji dan tidak terbuka.
“Pertanyaannya, pernahkan Inspektorat mengumumkan dan mempublikasikan hasil pemeriksaannya? Dari 40 sekolah, seperti apa kesalahannya? Bagaimana penanganannya? Lalu apa sanksi atau punishment-nya?” pungkasnya.(*)
