JabarGo.com /Bogor – Polarisasi pemilu yang terjadi di 2019, nampaknya bakal terulang kembali di Pemilu 2024 mendatang, hal itu, disebabkan karena politik identitas sudah mulai terlihat dilakukan oleh aktor-aktor politik demi mencapai kekuasaan.
Pengamat Politik Nasional, Yusfitriadi mengatakan, dirinya melihat polarisasi di Pemilu 2019, bakal kembali terjadi di Pemilu 2024, sebab, politik identitas dan juga politik transaksional sudah mulai terlihat dilakukan oleh aktor-aktor politik.
“Contohnya, Anies Baswedan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem yang memanggungkan sejumlah tokoh nasional atau tokoh politik lainnya, dan baginya itu sudah masuk kedalam politik indentitas,” katanya.
Kepada awak media baru-baru ini, Yusfitriadi menyebutkan, aktor-aktor politik menyebut Anies sebagai antitesa dari Joko Widodo (Jokowi), dimana menurutnya itu bagian dari politik yang mendelegasikan orang.
“Jadi ketika Jokowi nasionalis, maka mereka itu identitasnya dan banyak hal yang mendelegasikan ke sana, nah itu baru anies, belum lagi yang lain, seperti yang beruban itu, begitulah kira-kira dan ini sudah terlihat,” sambungnya.
Dia menambahkan, pemilihan umum di Indonesia itu kebanyakan para pemilihnya yang sangat kuat dengan prinsip-prinsip identitasnya, kesukuannya, keagamaannya, kemudian keberpihakan terhadap budayanya.
“Sehingga, dengan kondisi itulah banyak dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai kekuasaan dan ini yang sangat amat singkat, padahal itu memberikan spirit pembodohan terhadap pemilu,” tambahnya.
Baca Juga : Apa Itu Pembelajaran Terpadu ? Simak Definisi dan Landasannya Berikut Ini…
Kemudian, lanjut Yusfitriadi, sekarang banyak urusan pilpres Jawa, maupun non Jawa dan ini sudah tidak menarik, selain politik identitas, polarisasi yang akan muncul di 2024 itu ada 4 poin, di antaranya integritas dan profesionalitas.
“Kemudian yang kedua yaitu adanya dominasi kekuasaan di tubuh orientasi partai politik, ketiga politik transaksional, kampanye hitam, kampanye negatif, dan terakhir ialah transformasi digital yang mengganggu dan memberikan kontribusi yang negatif terhadap pemanfaatan di pemilu,” ujarnya.
Dalam konteks polarisasi yang mengarah kepada politik identitas, yang mengarah kepada politik transaksional itu saya pikir akan kembali dihadapkan seperti pemilu 2019, kemunculan politik identitas itu sering terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres).
“Apalagi, pasangan calonnya head to head atau hanya dua pasangan calon di Pilpres, saya pikir cukup rasional karena identitas itulah yang paling renyah digoreng untuk kepentingan kekuasaan,” ungkap Yusfitriadi.
Melihat adanya potensi polarisasi di Pemilu 2024, Yusfitriadi pun menyarankan kepada penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan pemerintah untuk melakukan pencegahan dengan menggandeng semua stakeholder
“Komisioner KPU RI, Parsadaan Harahap juga mengakui potensi polarisasi di Pemilu 2024 pasti ada, KPU akan melakukan pencegahan untuk melakukan dan mengintensifkan sosialisasi, agar potensi-potensi pelanggaran tidak terjadi,” paparnya.
Terakhir, selain itu, KPU juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mencarikan rumusan-rumusan terbaik, dengan tujuan agar hal-hal tersebut tidak terulang kembali.
“Kita mengetahui politik identitas itu bisa memecah belah masyarakat, dan pencegahan itu masih kita lakukan bersama berbagai pihak, terlebih dengan Bawaslu,” pungkasnya.(*)
