Jumat, November 13, 2026
BerandaPolitikDi Isukan Tengah Pecah, Adian : Itu Tidak Benar, PDIP Kompak Terpimpin...

Di Isukan Tengah Pecah, Adian : Itu Tidak Benar, PDIP Kompak Terpimpin Nunggu Arahan Bu Ketum

Jumlah Pembaca : 35

JabarGo.com /Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di isukan tengah pecah atau terdapat dua kubu, ironisnya, isu tersebut justru muncul ketika jelang tahun politik 2024.

Menyikapi hal tersebut, politisi senior PDIP Adian Napitupulu membantah keras, menurutnya, pernyataan yang terlontar dari Sekertaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Lodewijk F Paulus itu tidak benar.

Baca Juga : Dimulai Dari Hal Kecil, Asep Suparman : Pertumbuhan UMKM dan Jaringan Internet Jadi Salah Satu Kebutuhan Masyarakat Di Desa

“Jadi apa yang disebutkan oleh Sekjen Partai Golkar itu tidak benar, dimana dia menyebutkan ada perpecahan di internal partai berlambang banteng moncong putih, itu tidak benar,” tegasnya.

Dikatakan mantan aktivis 98 tersebut, dinamika di intertnal PDIP adalah hal biasa dalam sebuah partai, sebaliknya Adian menyebut justru Golkar harus belajar dari PDI Perjuangan.

Baca Juga : Kata Ketua Relawan Muda Airlangga : Kang Emil Gabung Kosgoro 1957 Sama Artinya Sudah Gabung Partai Golkar

“Ya enggak bener lah, kita PDI Perjuangan kompak, terpimpin, semua menunggu arahan ketua umum bahwa dalam banyak hal ada perbedaan melihat satu dua hal biasa-biasa saja,” katanya.

Kepada awak media baru-baru ini di Jakarta, Adian menjelaskan, mengenai banyaknya perbedaan pendapat di internal PDIP, menurut Anggota Komisi VII DPR RI ini berkilah.

Baca Juga : Jelang Pilgub Jabar 2024, Walikota Sukabumi, Wagub, Ketua DPW PAN Jabar, dan Empat Nama lainnya, Direkomendasi Gema Keadilan Jabar

“Menurut saya, bahwa perbedaan seperti itu menunjukan PDIP menjunjung tinggi demokrasi, loh mana ada demokrasi tanpa perbedaan?” jelasnya.

Demokrasi itu, lanjut Adian, harus ada perbedaan, tinggal bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut, dan PDIP memliliki pandangan tersendiri.

“PDIP menyikapi perbedaan dalam konteks presiden dan Wakil Presiden adalah mengembalikannya kepada mandat kongres,” ujarnya.

Baca Juga : Politik Uang Sudah Menjadi Penyakit Dalam Setiap Agenda Pemilu, Presiden Jokowi : Ini Fakta dan Harus Ditindak Tegas !

Terakhir, PDIP ingin menegaskan kembali bahwa perbedaan itu merupakan dinamika biasa dan proses politik, intinya adalah, suatu keputusan itu dikembalikan terhadap kebijakan atau kewenangan ketua umum.

“Itu kewenangan di tangan ketua umum, dengan demikian clear semuanya,” pungkasnya.(*)

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Berita Terpopuler