JabarGo.com /Bandung – Ketidak puasan masyarakat atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bale Bandung terhadap terdakwa Doni Salmanan terus bergulir, keputusan tersebut dinilai sangat melukai hati para korban.
Demikian dikatakan Satgas Waspada Investasi (SWI), terkait putusan pengadilan kasus investasi bodong oleh Indra Kenz dan Doni Salmanan, SWI menyebut bahwa masyarakat khususnya para korban merasa tak puas dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap keduanya.
Baca Juga : Kurang Lebih 10 Hari, Polresta Bandung Bekuk 654 Pelaku Dugaan Keriminal
“Indra Kenz dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dengan penyitaan aset oleh negara, sementara Doni Salmanan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, dengan pengembalian aset kepada terdakwa, hal ini jelas suatu hal berbeda yang kemudian membuat korban sakit hati,” kata Ketua SWI, L Tobing.
Ditemui awak media di Bandung baru-baru ini, L Tobing mengungkapkan, meski banyak ketidakpuasan terkait putusan itu, namun keputusan yang telah dibuat tetap harus dihormati, namun bagi masyarakat atau korban yang masih merasa tidak puas dengan putusan tersebut, masih bisa melakukan upaya-upaya hukum lainnya.
Bejad ! Oknum Pengacara Di Sukabumi Jadikan Cucunya Pemuas Nafsu…
“Tentu menimbulkan ketidak puasan masyarakat, tapi kita juga harus menghormati pengadilan, namun masih ada upaya hukum lainnya jika masyarakat atau korban merasa masih tidak puas dengan keputusan PN Bale Bandung,” ungkapnya.
Untuk melakukan upaya-upaya hukum lainnya yang dimaksud adalah, lanjut L Tobing, gugatan perdata atau pengajuan permohonan pailit, kemudian banding yang berhak dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
“Banding itu dilakukan oleh JPU, dan untuk upaya perdata atau permohonan pailit, masyarakat atau korban juga berhak mengajukan gugatan kembali terhadap pengadilan,” ujarnya.
Sekedar informasi, Doni Salmanan batal dimiskinkan setelah tuntutan JPU tidak semua dikabulkan hakim PN Bale Bandung, seperti soal ganti rugi korban, JPU pun melawan putusan itu dengan mengajukan banding.
“Jadi tim JPU akan melakukan upaya hukum tentang putusan hal tersebut, artinya tim JPU akan banding, persoalan aset yang dikembalikan ke Doni Salmanan akan menjadi salah satu bahan jaksa dalam berkas banding,” ucap salah seorang JPU.
JPU menyebutkan, barang bukti yang dikembalikan itu berupa uang tunai, mobil, motor, hingga sertifikat rumah dan benda lainnya milik Doni, sesuai perintah hakim karena menurut putusan hakim aset tersebut tidak disita lantaran didapat dari hasil Doni sebagai aplikator aplikasi Quotex bukan hasil dari tindak pidana.
Baca Juga : Wow..Ada 6 Daerah di Jabar Dengan Jumlah Janda Muda Terbanyak, Daerah Mana ?
“Barang bukti aset-aset berupa uang, sertifikat rumah, hingga mobil motor mewah dan benda lainnya milik Doni dikembalikan ke Doni Salmanan, itu perintah Majelis Hakim PN Bale Bandung, maka hal itu akan kami masukan kedalam berkas gugatan banding,” katanya.
hakim menjelaskan aset tersebut tidak disita lantaran didapat dari hasil Doni sebagai aplikator aplikasi Quotex tersebut dan bukan hasil tindak pidana.
Sebelumnya, JPU menuntut Doni Salmanan agar dihukum 13 tahun penjara dan membayar ganti rugi restitusi kepada para korban senilai Rp 17 miliar, namun hakim memutuskan atau menjatuhkan vonis 4 tahun penjara serta membayar denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara.
“Selain itu, hakim menyatakan Doni Salmanan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dakwaan kedua jaksa, hakim pun membebaskan Doni Salmanan dari ganti rugi kepada para korban kasus trading Quotex,” urainya.
Putusan hakim itu dinilai jaksa sangat jauh dari harapan. Jaksa pun mengajukan banding yang salah satu pertimbangannya adalah putusan hakim yang mengembalikan aset sitaan kepada Doni Salmanan.
“Kemudian kita tuntut itu di poin 33 sampai 131, agar aset dikembalikan melalui paguyuban para korban, dibagi secara proporsional, tapi ternyata putusan majelis kemarin dikembalikan ke Terdakwa,” pungkasnya.(*)
