JabarGo.com /Purwakarta – Beberapa dana bantuan keuangan Pemda Kabupaten (Pemkab) Purwakarta dinilai riskan atau diduga menjadi bancakan. Salah satu pembungkusnya adalah anggaran proyek pokok pikiran (pokir) Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.
“Pengelolaan pokir sebenarnya sederhana, setelah disetujui dan masuk dalam APBD pokir sebenarnya menjadi kewenangan eksekutif,” kata Ketua DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kabupaten Purwakarta, Asep Yadi R.
Sementara, lanjut Asep, DPRD haya bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan dan realisasinya, namun pada praktiknya hal itu dibuat rumit dan ditenggarai terlalu besar uang rakyat yang bocor kemana-mana.
“Sejumlah modus yang ditenggarai dilakukan oleh para wakil rakyat untuk mencurangi dana pokir tersebut. Modusnya, diduga mereka melakukan intimidasi terhadap SKPD untuk mengarahkan pelaksanaan pekerjaan,” ujarnya.
Kepada awak media Senin (19/12/22), Asep mengungkapkan, kemudian menunjuk rekanan pelaksana pekerjaan pokir dan meminta fee mengatas namakan jasa memperjuangkan proyek, yang jumlahnya bahkan bisa mencapai 20 persen dari nilai proyek.
“Ini tidak bisa dibiarkan, bayangkan, jika dana pokir tahun 2022 nilainya puluhan miliar, di sisi lain berharap, agar penegak hukum dapat mewujudkan penegakan hukum yang tegas serta memberikan rasa nyaman untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga : Dilantik Jadi Panglima TNI, Yudo : Saya Berjanji Akan Tangani Papua Dengan Cara Humanis
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta, Ahmad Sanusi membantah pihaknya menerima fee proyek pokir yang dikabarkan angkanya mencapai 20 persen.
“Sampai detik ini, saya tidak menerima sepeserpun fee yang disebut-sebut mencapai 20 persen. Secara formal, kita hanya kebagian klaimnya aja bahwa itu pokir DPRD,” tegasnya.(*)
