JabarGo.com /Bandung – Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital resmi diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), peluncuran MPP Digital menunjukkan Jabar memiliki komitmen kuat untuk menjadikan MPP ini lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih murah.
“Mal pelayanan publik digital mempunyai beberapa keuntungan, yakni pertama tentu saja akan lebih mudah dan lebih mudah diakses oleh masyarakat. Kemudian yang kedua, dari sisi waktu akan lebih cepat, dari sisi biaya juga jauh lebih murah,” kata Anggota DPRD Jabar, Reynaldi.
Selasa (8/11/22), MPP Digital merupakan sebuah inovasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jabar dalam bentuk pelayanan publik dimana layanan publik dalam bentuk One Portal Many Services dapat diakses oleh masyarakat secara real time.
“Jabar sendiri kata Setiawan, sudah memiliki MPP digital di 12 kabupaten/kota. Sedangkan 15 kabupaten kota masih belum memiliki mal pelayanan publik,” ungkapnya.
Adanya MPP Digital ini diharapkan dapat lebih memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Kehadiran MPP Digital ini adalah untuk memudahkan layanan kepada masyarakat terutama di daerah yang belum memiliki MPP atau hanya memiliki mal pelayanan publik fisik.
“Karena dengan adanya MPP ini, warga Jabar akan mendapatkan kemudahan layanan, bisa dari rumah atau di daerah lain, saat ini sejumlah provinsi lainnya di Indonesia menyatakan siap mereplikasi MPP Digital yang dimiliki oleh Pemprov Jabar.” Ungkap Reynadli.
Bahkan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memutuskan Jawa Barat menjadi percontohan untuk pengembangam MPP Digital di provinsi lainnya. Namun ini adalah perwujudan dari PTSP.
“Jadi cukup ke satu portal. Dan kami berkomitmen untuk terus melakukan percepatan dalam hal perizinan-perizinan lainnya, yang juga bukan cuma di PTSP tapi instansi vertikal, seperti KTP, paspor,” tuturnya.
Disinggung soal daerah di Jabar yang belum memiliki MPP Digital, Noneng mengatakan salah satu diantaranya adalah karena anggaran. Sebab, membuat MPP digital membutuhkan anggara sekitar Rp10 miliar hingga SDM yang mumpuni.
“Lebih ke anggaran sih. Membuat MPP itu anggarannya sampai Rp 10 miliar. Belum pengadaan lahan, kami mengapresiasi Pemprov Jabar yang sudah memiliki MPP Digital. Diharapkan, dengan MPP ini bisa memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.” Pungkasnya.(*)
