JabarGo.com /Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat (Jabar) Fraksi Golkar, Reynaldi mendukung atas rencana penggunaan mobil listrik di Jabar, satu diantaranya penggunaan sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Namun demikian, Reynaldi mempertanyakan terhadap efisiensi penggunaan mobil listrik tersebut terhadap APBD Jabar, lantaran akan ada pos anggaran baru untuk menyewa mobil listrik di APBD Jawa Barat 2023.
“Sebagaimana direncanakan oleh Pemprov Jabar yang memilih skema sewa untuk pengadaan mobil listrik tersebut, pada dasarnya mendukung, hanya saja yang menjadi pertanyaan adalah seberapa efektif atau efisien khususnya dalam alokasi anggaran di APBD 2023 nanti,” katanya.
Rencananya, lanjut Reynaldi, akan dianggarkan di APBD 2023 mendatang, intinya adalah menyambut baik rencana penggunaan mobil listrik di Indonesia khususnya di Jabar, karena penggunaan mobil listrik menjadi salah satu solusi atas masalah kelangkaan BBM termasuk solusi mengurangi masalah polusi udara dan lainnya.
“Selain itu, mempertanyakan seberapa mendesak penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar, apakah dengan penggunaan mobil listrik tersebut justru akan menjadi beban APBD baru atau menambah beban APBD,” ungkap Reynaldi, Jumat (4/11/22).
Karena harus menyewa mobil listrik (karena rencananya mobil listrik tersebut dengan skema sewa), lanjut Reynaldi, bagaimana dengan mobil konvensional yang bakal diganti dengan mobil listrik. Apakah akan di lelang atau seperti apa.
“Saya lebih menitikberatkan mana yang lebih efektif dan efisien saja,” tegas dia.
“Apakah kondisi sudah mendesak atau bagaimana hingga di 2023 Pemerintah Provinsi Jabar sudah merencanakan penggunaan mobil listrik,” sambungnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jabar, akan menggunakan mobil listrik di 26 instansi alias OPD. Penggunaan mobil listrik tersebut sudah dianggarkan di APBD 2023.
“Mobil listrik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jabar, sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo dalam perintah Instruksi,” ucapnya.
Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaran Listrik Berbasis Baterai, sebagai Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.(*)
